REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia (Perkosmi), Sancoyo Antarikso, menyampaikan pandangannya mengenai strategi untuk mempertahankan daya beli masyarakat terhadap produk kosmetik di tengah potensi tantangan ekonomi. Menurutnya, salah satu solusi krusial adalah dengan memperluas keterjangkauan bahan baku premium bagi para produsen kosmetik dalam negeri.
Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 sebesar 4,87 persen atau turun dibandingkan kuartal keempat 2024 salah satunya karena angka konsumsi rumah tangga yang juga melambat. "Sekarang tugas kita adalah bagaimana membuat produk-produk kosmetik ini menjadi tetap relevan kepada konsumen sehingga mereka tetap akan beli juga. Salah satu cara yang kita lihat adalah affordable premium jadi produk yang premium tapi bisa didapatkan dengan beberapa cara," kata Sancoyo di Jakarta pada Rabu (14/5/2025).
Sancoyo menjelaskan, cara yang bisa dilakukan produsen kosmetik untuk menghadirkan bahan premium secara lebih terjangkau adalah dengan membuat produk kosmetik premium dalam kemasan yang lebih kecil atau mencampurkan produk reguler dengan bahan-bahan premium. "Misalnya produk sabun tapi ada tambahan beberapa bahan yang sekarang lagi tren. Karena konsumen Indonesia itu pintar, mereka itu terus mengeksplor sehingga mereka sangat aware terhadap bahan yang ada di dalam produk yang mereka mau beli," kata dia.
Sancoyo juga menyoroti sekitar 60 hingga 80 persen bahan produk kosmetik yang dijual di Indonesia masih diimpor dari luar negeri. Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya penguatan kerja sama seluruh pihak yang ada di dalam industri kosmetik untuk memaksimalkan potensi bahan baku dalam negeri.
Senada dengan Sancoyo, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan hilirisasi dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dan pelaku industri guna meningkatkan pemanfaatan bahan baku lokal serta menjadikannya sebagai produk unggulan. "Kita ingin sumber daya alam kita yang begitu luas dikembangkan oleh industri kemudian dia kerja sama dengan institusi pendidikan atau universitas dan output-nya nanti hilirisasinya kembali ke pemerintah. Pemerintah akan menghilirisasi berupa mengesahkan produk itu sebagai produk keunggulan kita," kata Taruna.