Hasto juga menegaskan agar pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin wajib dilakukan sebelum pernikahan, baik melalui puskesmas, puskesmas pembantu, klinik swasta, dokter, maupun praktik bidan swasta.
Adapun pemeriksaan yang dilakukan adalah seputar kadar hemoglobin untuk mengetahui apakah calon pengantin mengalami kekurangan darah merah (anemia) atau tidak, berat dan tinggi badan, status gizi, ukuran lingkar lengan atas, hingga lingkar perut.
"Apabila calon pengantin dinyatakan berisiko, mereka tetap boleh melangsungkan pernikahan, tetapi akan didampingi oleh tim pendamping keluarga (TPK) untuk diintervensi, diberi rekomendasi serta dimonitor status gizi sang istri sampai kondisi tubuh membaik dan ideal untuk hamil," tuturnya.
Hasto menambahkan, faktor intermediate lain dalam upaya strategis penurunan stunting yaitu dengan kontrasepsi atau KB pascapersalinan. Menurutnya, banyak ibu setelah melahirkan ingin menunda memiliki anak kembali.
"Dalam setahun, yang melahirkan ada 4,8 juta, tetapi yang langsung ber-KB hanya 38 persen. Padahal, kalau orang habis melahirkan ditanya mau hamil atau tidak, jawabannya tidak. Ini tugas saya untuk membuat KB pascapersalinan sukses," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
