Pengembangan

Kustiman mengatakan, sejauh ini baru ada satu desa di Kabupaten Pangandaran yang benar-benar siap untuk dijadikan sebagai Desa Tsunami Ready. Sementara jumlah desa yang terletak di pesisir pantai wilayah Kabupaten Pangandaran mencapai belasan.

"Ini memang baru di Desa Pangandaran. Sementara desa yang berada di pesisir pantai wilayah Kabupaten Pangandaran cukup banyak. Ada sekitar 15 desa," kata dia.

Menurut dia, tidak mudah memenuhi 12 kriteria yang dijadikan syarat Desa Tsunami Ready. Salah satunya alasannya adalah budaya masyarakat di desa tersebut.

Namun, BPBD Kabupaten Pangandaran terus berkolaborasi dengan akademisi untuk menjadikan wilayah lain sebagai Desa Tsunami Ready. "Kemarin tim dari ITB sudah melakukan penelitian untuk Desa Batukaras (Kecamatan Cijulang).  Harapannya mah semua desa bisa siaga. Jadi ketika ada kejadian tsunami, semua sudah siap," ujar dia.

Kustiman, peningkatan kesiapsiagaan juga tak bisa dilakukan dengan mengandalkan semangat daerah. Lebih dari itu, pemerintah pusat juga dinilai harus membantu terkait infrastrukturnya.

Menurut dia, masalah kesiapsiagaan tsunami banyak terkendala dari alat pendeteksi dini atau early warning system (EWS). Saat ini, jumlah EWS yang dapat beroperasi di Kabupaten Pangandaran hanya tersisa dua unit, dari lima unit yang pernah dipasang. Dua unit EWS yang masih berfungsi itu beradai di Pantai Pangandaran dan Pantai Batu Hiu.

"Sisanya rusak karena angin laut dan karat," kata dia.

Kustiman menilai, idealnya setiap desa harus memiliki satu EWS. Namun, pemerintah daerah disebut kesulitan untuk menyediakan EWS.

"Kalau mengandalkan APBD itu sulit. Karena satu unit itu harganya sekitar Rp 4 miliar," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika