REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah berencana melibatkan swasta untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru senilai 200 miliar dolar AS atau Rp 270 triliun.
"Indeks pariwisata Indonesia terus melompat dari urutan 70 pada 2013 naik menjadi 50 pada 2015 dan sekarang ini di peringkat 42. Kami berharap pada 2019 nanti masuk 30 besar," kata Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Kementerian Pariwisata Indonesia Hiramsyah S Thaib saat menjadi panelis dalam National Infrastructure Conference di Jakarta, Kamis (14/12).
Sektor pariwisata yang berkembang pesat juga diharapkan untuk menjadi penyumbang devisa terbesar Indonesia di mana saat ini merupakan penyumbang devisa kedua setelah komoditas CPO.
Hiramsyah mengungkapkan 10 destinasi wisata baru yang sedang dikembangkan yakni Danau Toba, Tanjung Lesung, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tenggger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi dan Morotai.
Pengembangan sektor wisata itu disebutnya membutuhkan kerja yang sangat keras dan berbagai inovasi. Di Mandalika misalnya, berkat inovasi dalam regulasi isu pertanahan yang bermasalah selama puluhan tahun bisa terselesaikan selama tiga bulan.
Selain itu, diharapkan juga ada inovasi dalam pembiayaan yakni menggunakan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) karena tidak semua kebutuhan anggaran Rp 270 triliun itu bisa dibiayai oleh APBD.
Keterlibatan swasta disebutnya dapat masuk melalui skema KPBU yang keamanan investasinya dijamin oleh PT PII sehingga meminimalisir risiko yang dihadapi. "Dari sinilah kami melihat peran penting PT PII, karena tanpa tandatangan PT PII swasta tidak bisa masuk untuk berinvestasi," kata Hiramsyah.
Hiramsyah menegaskan pengembangan 10 destinasi wisata baru sebagai alternatif Bali menjadi sangat penting karena industri wisata sangat rentan. Bencana Erupsi Gunung Agung di Bali misalnya yang membuat jumlah kunjungan menurun. Karena itulah, dibutuhkan alternatif destinasi wisata untuk menjaga jumlah wisatawan tetap tinggi.
Namun yang menjadi kendala saat ini ialah akses. Tidak semua tempat wisata memiliki akses yang baik seperti di Bali. Karena itulah, pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk membuka akses. "Presiden Joko Widodo menargetkan pada 2018 nanti sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena itulah investasi swasta menjadi sangat mendesak untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru itu," ujarnya.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan sebagai satu-satunya Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) pelaksana single window policy penyediaan penjaminan pemerintah, siap membantu kementerian pariwisata untuk mengembangkan 10 destinasi wisata baru.
"Dalam setiap proyek infrastuktur yang melibatkan swasta, maka PT PII akan berperan melakukan asistensi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan terutama terkait dengan risiko," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
