REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah Kota Palembang mendorong makanan khas daerah pempek go international untuk mendorong perekonomian sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Wali Kota Palembang Harnojoyo di Palembang, Sabtu (9/9), mengatakan, sejumlah strategi telah disusun pemerintah kota untuk mewujudkan keinginan tersebut. "Pempek ini sudah dikenal di Indonesia artinya target selanjutnya menembus pasar Asia dan dunia. Sejauh ini pesanan pempek sudah banyak dari kawasan Asia Tenggara yang dapat dijadikan salah satu indikator bahwa makanan ini bercitarasa internasional," kata Harnojoyo.
Untuk itu, dalam waktu dekat akan dibuat asosiasi pengusaha pempek sehingga bisnis ini dapat dikelola dengan baik. Asosiasi ini yang akan menjadi mitra pemerintah untuk mewujudkan cita-cita menjadikan kuliner pempek go international.
"Selama ini hanya beberapa pengusaha pempek saja yang mampu memenuhi pesanan yang ada di luar negeri. Ke depan, melalui asosiasi akan dikelola lebih baik lagi sehingga bisa merangkul pengusaha lain," kata dia.
Pemkot menjanjikan pembukaan akses modal bagi pengusaha kecil kuliner pempek ini. Sultan, pemilik Pempek Wawa mengatakan, asosiasi yang akan di bentuk sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekspor pempek. Anggota asosiasi akan berbagi tugas memproduksi jenis-jenis pempek yang akan dikirim ke negara tujuan.
"Apalagi jika sudah ada kontrak dengan negara luar, jika tidak bisa memenuhi permintaan jelas akan kena penalti. Jika berbagi tugas berapa ton pun pasti siap diproduksi," kata dia.
Makanan khas Palembang berbahan utama ikan ini memiliki pasar yang cukup menjanjikan seiring dengan berkembangnya belanja online. Dalam beberapa dua tahun terakhir bermunculan bisnis pempek online karena persoalan pengiriman sudah tidak menjadi masalah. Kuliner ini dapat dikemas dengan cara divakum sehingga dapat awet selama pengiriman.
Salah satunya, bisnis pempek online PT Pos Indonesia yang bertumbuh pesat hingga tiga kali lipat sejak mulai diluncurkan pada 2012 yakni dari 1-2 ton per bulan menjadi 7-8 ton per bulan pada 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika