REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Belum lama ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan pelarangan rapat di hotel bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Akibatnya, industri perhotelan merasa mengeluhkan kebijakan tersebut karena akan menurunkan okupansi mereka. Namun hal berbeda dikeluarkan oleh Royal Amaroosa Bogor.

Dikatakan oleh Director of Sales, Yuni Novianti bahwa dengan adanya pelarangan tersebut, tidak akan berpengaruh pada tingkat okupansi hotel sendiri. Menurutnya, masih ada perusahaan swasta yang akan menggunakan Royal Amaroosa Bogor sebagai tempat rapat.

"Secara general memang peraturan tersebut akan menurunkan okupansi. Namun bagi Royal Amaroosa sendiri tidak berpengaruh. Karena masih ada perusahaan swasta," katanya kepada Republika Online belum lama ini.

Menurutnya, Royal Amaroosa lebih banyak dikunjungi corporate swasta ketimbang institusi pemerintahan. "Royal Amaroosa lebih besar dikunjungi oleh corporate swasta, selain wisatawan yang datang untuk berlibur," katanya menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika