REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Saat ini, pemerintah tengah gencar mengampanyekan program ASI eksklusif. Guna mensukseskan program tersebut, Menteri kesehatan Nafsiah Mboi meminta kepada para suami agar dapat berpartisipasi langsung. Sehingga, pemberian makanan pada bayi yang masih rendah di Indonesia dapat diminimalisir.
"Kami melihat salah satu permasalahannya adalah karena ini merupakan masalah gender, para ayah kurang mau terlibat dalam pemberian ASI kepada anaknya, dan menjadikannya masalah perempuan saja. Oleh karena itu, suami juga perlu dilibatkan dalam promosi ASI eksklusif ini," beber ketika memberikan sambutan pada kegiatan puncak Pekan ASI Sedunia di Jakarta, Rabu (19/9).
Berdasarkan data Susenas 2010, baru 33,6 persen atau sekitar sepertiga bayi yang mendapatkan ASI ekslusif mulai lahir hingga berusia enam bulan, cakupan yang dinilai masih sangat rendah.
Rendahnya cakupan dan kurangnya dukungan dari para ayah itu dikatakan Nafsiah seringkali karena kurangnya informasi mengenai pentingnya memberikan ASI bagi kesehatan bayi sehingga banyak pasangan orang tua yang kemudian memberikan susu formula.
"Padahal pemberian ASI adalah hak asasi bagi anak maupun orangtuanya. Kedua, ASI merupakan gizi yang terbaik dan murah. Ketiga, proses menyusui juga memberi keuntungan bagi ibu, karena ibu menyusui memiliki risiko kanker payudara yang lebih kecil," papar Menkes.
Dukungan dari pemerintah daerah juga dinilai penting untuk menyukseskan pemberian ASI ekslusif dengan cara mengeluarkan peraturan daerah yang mendukung pemberian ASI seperti keleluasaan ibu bekerja untuk tetap dapat menyusui.
Dalam kesempatan itu, Menkes memberikan pujian khusus kepada kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang berhasil meningkatkan cakupan pemberian ASI ekslusifnya dari hanya 24 persen pada tahun 2007 menjadi 76 persen pada 2011.
"Kabupaten Klaten merupakan salah satu contoh nyata komitmen pemerintah daerah yang kuat untuk mensukseskan program ASI Eksklusif. Tapi ada beberapa daerah lain yang juga telah memiliki Perda ASI seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan NTB," kata Menkes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika