REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan disepakati untuk disahkan sidang paripurna DPR pada Selasa (4/6/2024). Salah satu pasal yang termaktub dalam aturan tersebut adalah cuti ibu setelah melahirkan selama tiga bulan pertama, dan maksimal enam bulan untuk kondisi kehamilan khusus.
Ketentuan itu tertuang dalam Pasal 4 Ayat 3, yang berbunyi: “Setiap ibu bekerja berhak mendapatkan cuti: (a) cuti melahirkan dengan ketentuan paling singkat tiga bulan pertama; dan (2) paling lama tiga bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan dengan keterangan dokter”.
Kondisi khusus yang dimaksud diatur pada Pasal 4 ayat 5 yaitu ibu yang mengalami masalah atau gangguan kesehatan, dan atau komplikasi pascapersalinan, serta keguguran. Kemudian, anak yang dilahirkan mengalami gangguan atau masalah kesehatan dan atau komplikasi.
Mengenai pengesahan RUU KIA ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan aturan ini merupakan wujud kehadiran negara dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sebagai sumber daya manusia dan generasi penerus bangsa yang unggul pada masa depan. Ia mengatakan, saat ini ibu dan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, termasuk tingginya angka kematian ibu pada saat melahirkan, angka kematian bayi, dan stunting.
“Sedangkan kebijakan kesejahteraan ibu dan anak masih terbesar di berbagai peraturan dan belum mengakomodasi dinamika kebutuhan hukum masyarakat. Kita perlu menata pelaksanaan ibu dan anak pada fase seribu hari pertama kehidupan secara lebih komprehensif, terukur, dan terencana dengan baik,” kata Bintang dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Rabu (5/6/2024).
Menteri PPPA menjelaskan secara substansial RUU ini menjamin hak-hak anak pada fase seribu hari pertama kehidupan, sekaligus menetapkan kewajiban ayah, ibu, dan keluarga. Menurut dia, kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab bersama. Selain itu, seorang ibu juga memerlukan ruang untuk tetap berdaya selama anak dalam fase seribu hari pertama kehidupan.
“Oleh karena itu, suami wajib memberikan kesehatan, gizi, dukungan pemberian air susu ibu, dan memastikan istri dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi,” kata dia.
Sementara itu, jumlah cuti hamil di berbagai negara sangat beragam. Adapun negara-negara dengan cuti hamil terlama seperti dikutip World Population Review antara lain, Bulgaria 58 pekan atau sekitar 14 bulan, Yunani 43 pekan, Inggris 39 pekan, Slovakia 34 pekan, Kroasia 30 pekan, Republik Ceko 28 pekan, Selandia Baru 26 pekan, Irlandia 26 pekan, Islandia 26 pekan, dan Hungaria sebanyak 22 pekan cuti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika