REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kanker payudara tahap lanjut masih menjadi persoalan kesehatan global yang membutuhkan perhatian dari seluruh masyarakat dan pengambil kebijakan. Mengacu data Globocan, tahun 2020 ada 44,2 per 100 ribu kasus baru per tahun.
Di Indonesia, dari 260 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 65.800 kasus kanker payudara. Data Perhimpuan Ahli Bedah Onkologi Indonesia (PERABOI) menemukan, dari 10 ribu kasus kanker payudara, sekitar 70 persen adalah stadium 3 dan 4.
Untuk menekan kejadian kanker payudara tahap lanjut, dibutuhkan sebuah kebijakan nasional mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga tata laksana yang baik dan berkelanjutan. Sayangnya, belum semua negara, terutama di negara miskin dan berkembang, memiliki semua kebijakan ini. Kerjasama antar negara diharapkan bisa menjadi ajang berbagi pengalaman, bagaimana menangani kanker payudara secara komprehensif dan menyeluruh.
Salah satu bentuk kerjasama antar negara di bidang kanker payudara adalah forum The Southeast Asia Breast Cancer Symposium (SEABCS). Tahun ini, SEABCS ke-5 akan diselenggerakan di Indonesia, di mana Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) ditunjuk sebagai penyelenggara.
SEABCS adalah sebuah forum global berkumpulnya para tenaga medis profesional di bidang kanker payudara, komunitas-komunitas kanker payudara, pasien, penyintas, bidan, tenaga kesehatan, dan wakil pemerintah.
Sejak 2016, SEABCS rutin menggelar pertemuan regional. Jika sebelumnya pertemuan dilakukan secara offline, khusus tahun ini SEABCS mengadakan pertemuan secara daring mengingat pandemi COVID 19 yang masih melanda.
SEABCS 2021 akan dihelat selama selama 2 hari yaitu 31 Juli 2021-1 Agustus 2021. Tema yang diambil adalah “Putting Patients to the Hearts of Cancers Control,” atau menempatkan pasien sebagai yang utama dalam penanganan kanker.
Linda Agum Gumelar, S.IP, Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI)
mengatakan, masalah yang dihadapi hampir semua komunitas kanker payudara di negara ASEAN, sebenarnya hampir sama.
"Misalnya pemahaman tentang penyakit kanker yang minim, kesadaran deteksi dini yang rendah, menunda terapi, akses ke fasilitas kesehatan yang terbatas, hingga kebijakan pemerintah yang masih harus terus ditingkatkan dalam penanganan pasien kanker,” ujar Linda dalam rilisnya, Kamis (1/7).
Menurut Linda, meskipun persoalan yang dihadapi sama, namun terkadang penyelesaiannya berbeda. Pihaknya banyak belajar dari berbagai komunitas di negara lain. Di Filipina misalnya, komunitas kanker payudara di sana berhasil memasukkan persetujuan dari parlemen bahwa pelayanan kanker payudara menjadi prioritas pemerintah.
Sebaliknya, kata Linda, komunitas di negara lain pun banyak belajar dari Indonesia. Misalnya, mereka belajar dari YKPI bagaimana memanfaatkan organisasi perempuan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yaitu BKOW (Badan Kerjasama Organisasi Wanita) tingkat provinsi. Kemudian tingkat kabupaten/kota ada GOW (Gabungan Organisasi Wanita). Melalui merekalah antara lain, YKPI melakukan sosialisasi / edukasi tentang pentingnya skrining dan deteksi dini kanker payudara.
Melalui SEABCS 2021, diharapkan simpul-simpul masalah penanganan kanker payudara di masiing-masing negara bisa terurai dengan berbagi pengalaman. Ning Anhar sebagai Wakil Ketua Penyelenggara, menjelaskan, melalui SEABCS ini, kerjasama dengan berbagai komunitas, para ahli, dan pengambil kebijakan diharapkan akan ditingkatkan.
“Harapannya melalui SEABCS akan lahir sebuah rekomendasi yang merupakan hasil pemikiran para ahli dan peserta, yang kemudian bisa dibawa ke pembuat kebijakan masing-masing negara,” ujar Ning.
Ikuti Whatsapp Channel Republika