REPUBLIKA.CO.ID, DELHI -- Taj Mahal yang merupakan salah satu dari Tujuh Keajaiban Dunia, berhasil menarik lebih dari enam juta turis setiap tahunnya. Tempat wisata ini menarik lebih banyak wisatawan dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya di manapun di India.
Namun Taj Mahal tampaknya tidak disukai pemerintah Negara Bagian Uttar Pradesh, tempatnya berada. Monumen ikonik dan situs warisan dunia UNESCO yang dianggap sebagai "simbol cinta" ini telah dihapus dari brosur wisata yang dikeluarkan oleh pemerintah Uttar Pradesh pekan lalu.
Booklet setebal 32 halaman berjudul "Uttar Pradesh Tourism: Its High Potential" ini dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata Negara Bagian Uttar Pradesh, Rita Bahuguna. Buku itu menyebutkan sejumlah tempat suci Hindu dan Buddha, namun tidak mencantumkan Taj Mahal yang dibangun seorang Muslim.
Penulis dan pakar budaya Sohail Hashmi mengatakan, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di pemerintahan, diduga telah melakukan permainan politik terkait Taj Mahal. "BJP berkuasa di atas dasar wacana bahwa hanya hal-hal berkaitan dengan Hindu yang mencerminkan India. Sementara Taj Mahal tidak sesuai dengan gagasan budaya mereka. Mereka telah membagi warisan kami menjadi warisan Hindu dan warisan Islam," kata Hashmi, dikutip Aljazirah, Senin (10/9).
Bangunan lapis marmer putih yang menakjubkan ini dibangun pada abad ke-17 oleh Raja Mughal Shah Jahan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal. Taj Mahal berada di Agra, sekitar 200 km dari ibu kota India, New Delhi. Tahun lalu Taj Mahal menarik 6,2 juta turis, namun jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya. Orang-orang di industri pariwisata mengatakan pemerintah tidak berbuat banyak untuk membenahi infrastruktur di Agra.
Jalan tol yang dibangun oleh pemerintah Negara Bagian Uttar Pradesh untuk menghubungkan Agra dengan New Delhi juga tidak mendorong jumlah wisatawan. "Pemerintah sangat sedikit memperhatikan warisan kami. Selama beberapa tahun, konservasi dan warisan budaya hanya mendapatkan kurang dari 0,1 persen anggaran nasional," kata Hashmi.
Rajeev Tiwari, Presiden Federal Travel Association di Agra, mengatakan Taj Mahal bukanlah prioritas pemerintah Negara Bagian Uttar Pradesh. "Lebih dari 400 ribu orang secara langsung atau tidak langsung mendapatkan pekerjaan karena Taj Mahal. Pariwisata penting bagi perekonomian Agra," ungkap Tiwari.
"Jika kita bermain politik dan mengabaikannya, maka jumlah turis akan turun lagi. Ini tidak hanya akan merugikan Agra tapi juga mempengaruhi pendapatan negara," tambah dia.
Lebih dari 20 persen pendapatan pariwisata Uttar Pradesh berasal dari pariwisata yang berkaitan dengan Taj Mahal. Tiwari menambahkan, Taj Mahal seharusnya tidak boleh dijadikan isu sektarian. "Ini adalah monumen cinta, dan harus terus dilihat seperti itu. Di mana saja di dunia ini, ketika nama India disebutkan, hal pertama yang orang tanyakan adalah Taj Mahal. Ini adalah simbol India," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
