REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) atau Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta membidik pasar destinasi wisata baru di daerah itu yang diperkirakan mengalami peningkatan jumlah kunjungan hingga akhir tahun.
"Kami melihat sekarang ada tren perubahan, wisatawan di Yogyakarta tidak melulu mengunjungi Malioboro atau Prambanan namun cenderung mencari destinasi-destinasi baru," kata Ketua Asita Daerah Istimewa Yogyakarta Udhi Sudhiyanto di Yogyakarta, Selasa (12/9).
Dia mengatakan hampir setiap tahun muncul objek-objek wisata baru, baik kuliner maupun alam, di Yogyakarta, seperti Telaga Biru di Semin, Gunung Kidul, Kali Biru di Kulon Progo, serta Hutan Pinus di Mangunan, Dlingo, Bantul. Pembukaan destinasi baru itu, menurut dia, akan memberikan banyak pilihan bagi wisatawan serta berpotensi meningkatkan lama tinggal dan frekuensi perjalanan wisata mereka.
"Hampir setiap tahun selalu ada objek-objek wisata baru di Yogyakarta. Potensi itu tentu harus kami tangkap," kata dia.
Ia mencontohkan pada libur Lebaran yang lalu, tren destinasi wisata yang paling diminati pengguna jasa travel wisata di DIY sebagian besar justru mengarah ke Gunung Kidul, khususnya ke destinasi-destinasi wisata alternatif bernuansa alam. Ia memperkirakan pada September hingga Desember 2017 pesanan perjalanan wisata di Yogyakarta meningkat 20 persen dari bulan-bulan sebelumnya.
Perkiraan itu didasarkan pada tren wisatawan mancanegara, khususnya Eropa, yang kunjungannya diperkirakan melonjak hingga akhir tahun ini. "Bahkan tiket paket perjalanan wisata kami hampir habis dipesan oleh wisatawan Eropa yang akan mengunjungi Yogyakarta," kata dia.
Udhi juga memperkirakan kunjungan mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Yogyakarta beberapa bulan lalu mulai memberikan dampak tren peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Yogyakarta pada akhir tahun ini. "Saya kira kunjungan Obama ke Yogyakarta berangsur mulai terasa," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika