REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mengatakan perlu langkah nyata yang simultan dan komprehensif dalam melakukan proteksi terhadap produk ekonomi kreatif yang didalamnya terdapat karya intelektual, sastra dan seni. Terutama dalam menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Oleh karenanya RUU Ekonomi Kreatif, RUU Permusikan dan revisi UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sangat relevan sebagai langkah konkret untuk proteksi dan pengaturan terhadap ekonomi kreatif, musik dan film. Di sini peran DPR dan pemerintah ditunggu," ujar Anang dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1).
Dia berharap ketiga RUU tersebut dapat masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016 dan segera dibahas untuk disahkan menjadi UU pada masa sidang tahun 2016.
"Semestinya kedua RUU itu dapat disahkan tahun ini. Memang butuh komitmen semua pihak, baik pemerintah, DPR dan Setjen DPR," cetus Anang.
Selain hal tersebut, Anang juga mengusulkan agar DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja Gabungan terkait pengawasan pelaksanaan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
"Khususnya terkait dengan praktik pembajakan terhadap karya intelektual yang masih massif di lapangan. Keberadaan Pansus atau Panja Gabungan itu cukup urgen," tegas Anang.
Dia berharap adanya proteksi dan pemihakan pemerintah terhadap industri kreatif di Indonesia. Menurut dia, pemerintahan Jokowi di tahun 2016 ini harus memiliki komitmen yang lebih jelas.
"Platform pemerintah harus lebih jelas dan konkret di tahun 2016 ini. Tahun ini saatnya ekonomi kreatif bangkit. Masa pemetaan masalah dan perencanaan program cukup di tahun pertama pemerintahan Jokowi," kata Anang.
Menurut dia, dengan cara tersebut diharapkan kontribusi ekonomi kreatif terhadap sektor perekonomian di Indonesia dapat dirasakan masyarakat luas. Di samping juga, ekonomi kreatif Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara lain khususnya di kawasan Asean.
Ikuti Whatsapp Channel Republika