REPUBLIKA.CO.ID, NGAMPRAH -- Wakil Bupati Kabupaten Bandung Barat Yayat T. Soemitra menyatakan objek wisata yang berada di daerahnya memang lebih baik diurus oleh pihak swasta.

Namun, kata dia, perlu ada regulasi yang jelas agar masyarakat setempat juga mendapat manfaat dari objek wisata.

"Sebenarnya ya swasta, tapi harus berbasis pada kemasyarakatan," ujar Yayat di kantor Pemkab Bandung Barat, Senin (23/3).

Ia melanjutkan, pihak swasta harus tetap melibatkan masyarakat setempat sebanyak mungkin. Sebab, objek wisata itu untuk kepentingan publik.

Ia juga menjelaskan alasan kenapa lebih baik dikelola swasta. Sebab, menurut dia, jika misalnya pemerintah yang mengelola, maka waktu dan pikiran akan habis untuk mengurus hal itu. "Pemerintah itu, kalau mengelola sih enggak, karena yang penting pemerintah dapat pemasukan, yang penting tidak merugikan masyarakat," kata dia.

Namun, bukan berarti objek wisata dilepas seluruhnya ke pihak swasta. Kata dia, pemerintah pun terlibat dalam pembuatan regulasi sehingga tidak ada yang dirugikan.

Pihak swasta untung, tapi tidak boleh mengambil untung semaunya. Sementara, warga setempat pun juga harus merasakan manfaatnya. "Di situlah pemerintah hadir dengan membuat regulasi," tutur dia.

Sekarang itu, kata dia, penduduk lokal tidak bisa bersaing dengan pihak luar. Karena itu, warga setempat pun harus memiliki keterampilan untuk bisa bersaing dengan pihak luar.

Menurut dia, objek wisata yang ada di wilayahnya itu sudah bagus. Terlebih, ruh dari PAD itu berasal dari objek wisata. "PAD yang dari wisata itu harus menjadi sesuatu yang menarik untuk dikunjungi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika