REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), Kementerian Hukum RI menegaskan, tindakan merekam film di dalam bioskop tanpa izin merupakan perbuatan melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Perbuatan ini dapat diganjar sanksi pidana penjara maupun denda.

“Setiap film adalah buah dari kerja keras dan kreativitas yang harus kita hargai. Tindakan seperti merekam di dalam bioskop tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan para pembuat film secara moral dan finansial,” kata Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Agung Damar Sasongko sebagaimana dikonfirmasi di Jakarta, akhir pekan ini.

Agung menjelaskan bahwa menurut UU Hak Cipta, tindakan merekam film di dalam bioskop secara ilegal termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar hak cipta.

Pasal 113 ayat (1) UU Hak Cipta mengatur bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Sementara itu, Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta mengamanatkan, setiap orang yang dengan tanpa hak maupun tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika