Para penulis pun menyerukan gerakan masyarakat yang lebih luas untuk membantu mengimbangi perilaku eksploitatif perusahaan susu formula. Upaya itu termasuk mengajukan cuti hamil yang memadai bagi ibu pekerja.
Tim peneliti mengajukan permohonan agar pemerintah dan tempat kerja dapat mengakui pentingnya menyusui. Hal itu bisa melalui kebijakan seperti memperpanjang durasi cuti hamil berbayar agar selaras dengan durasi enam bulan yang direkomendasikan WHO untuk pemberian ASI eksklusif.
Para analis juga merekomendasikan agar sistem perawatan kesehatan mempromosikan pemberian ASI dan mendukung perempuan untuk membantu mereka dengan bantuan menyusui selama kehamilan, persalinan, dan setelahnya. Tomori mengingatkan bahwa menyusui adalah tanggung jawab sosial kolektif, dan juga hak asasi manusia.
Semua pihak perlu bersatu sebagai masyarakat. Begitu juga pembuat kebijakan, mereka harus paham urgensi dengan berinvestasi dan mendanai struktur yang benar-benar mendukung kegiatan menyusui.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
