Menurut Adib, regulasi dan literasi digital penting dalam upaya untuk mengkonter hoaks. Membangun kesadaran, pengetahuan, perilaku, dan keahlian mencerna informasi diperlukan agar masyarakat tak hanya menerima, tapi juga mencari kebenarannya.
Adib menyarankan perlu adanya upaya meningkatkan literasi digital yang memerhatikan aspek sosio-emosional, karena ini melibatkan aspek sosiologis dan emosional di dunia siber. Dia memandang, pengguna internet juga memiliki sosio-emosional yang digambarkan dengan kondisi keinginan membagi data dan pengetahun dengan yang lainnya, mampu mengevaluasi informasi dan berpikir abstrak, serta mampu berkolaborasi dengan membangun pengetahuan.
Setelah itu, perlu upaya menyusun pola pikir berkembang agar masyarakat tidak langsung percaya pada suatu informasi. Namun, upaya ini butuh peran influencer, pegiat digital figur publik, tenaga kesehatan, dan pemerintah.
"Tenaga kesehatan harus menginformasi bahwa jika ada penelitan baru, tidak langsung menjadi rujukan, tapi perlu melihat dasar selama proses penelitiannya," ujar Adib.
Sementara itu, dalam keterangan terdahulu, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 dan Duta Kebiasaan Baru, Reisa Broto Asmoro, mengatakan berita hoaks, misinformasi, kabar bohong, dan fitnah terkait Covid-19 masih terus bermunculan di media sosial. Salah satunya terkait vaksinasi Covid-19, yang efeknya bisa membuat sebagian masyarakat enggan untuk diimunisasi.
"Ada lebih dari 5.000 ribu hoaks muncul selama pandemi, termasuk vaksin. Penyebaran informasi tidak akurat ini jadinya terkesan tidak terbendung," ujarnya saat mengisi konferensi virtual FMB9, Selasa (27/7).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
