REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mendorong Pemerintah Provinsi Sumatra Barat untuk menyiapkan Kawasan Bahari Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kepulauan Mentawai menjadi sebuah kawasan strategis pariwisata. Pengembangannya bisa saja melalui skema Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau dalam bentuk badan otorita.
Menteri PPN Bambang Brodjonegoro memandang, kedua kawasan di Sumbar tersebut memiliki potensi pariwisata yang tinggi meski tidak masuk dalam daftar '10 Bali Baru' yang sedang digarap pemerintah.
Bambang meminta Pemprov Sumbar menyiapkan rancangan pengembangannya secara inklusif, bukan ekslusif.
Inklusif artinya, pengembangan kawasan pariwisata di Mandeh dan Mentawai akan melibatkan masyarakat dan manfaat dari kedatangan turis juga dirasakan masyarakat, bukan individu pemilik modal saja.
"Kawasan yang dirancang tersebut harus fungsional, punya nilai tambah tetapi jangan sampai ekslusif, bentuk nyata adalah kawasan wisata terintegrasi," kata Bambang dalam Rakernas Bappeda se-Indonesia di Padang, Kamis (15/2).
Mengenai sumber dana pengembangan kedua kawasan, lanjut Bambang, bisa dicukupi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga mendatangkan investor baik asing dan domestik.
"Jadi Sumbar bisa menyaingi daerah lain yang meskipun tidak masuk dalam '10 Bali Baru'," ujar Bambang.
Pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan untuk membangun 10 destinasi wisata unggulan baru yang mampu menyaingi Bali. Kesepuluh destinasi wisata tersebut adalah Danau Toba (Sumatra Utara), Belitung (Bangka Belitung), Tanjung Lesung (Banten), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Candi Borobudur (Jawa Tengah), Gunung Bromo (Jawa Timur), Mandalika Lombok (Nusa Tengagra Barat), Pulau Komodo (Nusa Tenggara Timur), Taman Nasional Wakatobi (Sulawesi Tenggara), dan Morotai (Maluku Utara).
Meski tidak masuk dalam daftar '10 Bali Baru', kawasan wisata Mandeh dan Kepulauan Mentawai sudah beberapa kali diusung pemerintah daerah dan pusat dalam forum investasi internasional.
Bambang menekankan, pengembangan kawasan wisata tidak boleh bersifat eksklusif atau hanya melibatkan satu individu pemilik modal saja, tanpa menoleh sedikit pun kepada masyarakat lokal. Bambang ingin kawasan wisata nantinya terintegrasi dengan produk dan jasa penduduk, seperti UMKM.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (IP) menyebutkan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti hasil Rakernas Bappeda ini. Ia mengaku, Pemprov Sumbar bersama Bappeda sudah berkoordinasi dengan 19 Pemerintah Kabupaten/Kota terkait program prioritas masing-masing, termasuk target pengembangan wisata di Mandeh dan Mentawai.
"Kami tugaskan kepada SKPD untuk susun program apa saja yang harus disinergikan antara provinsi, kota dan kabupaten. Nanti April masuk ke Musrenbang Nasional," kata IP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
