REPUBLIKA.CO.ID, Sumatra Barat semakin melambungkan namanya di antara daerah tujuan wisata halal di Indonesia. Dalam sebuah pameran pariwisata di Kuala Lumpur, Malaysia pertengahan 2017 lalu, Kementerian Pariwisata 'menjual' potensi wisata halal Indonesia ke dunia. Ada tiga destinasi yang menjadi unggulan: Sumatra Barat dengan kuliner halalnya, Lombok dengan keindahan alamnya, dan Aceh dengan ajaran Islam yang lekat pada budayanya.
Khusus Sumatra Barat, soal kuliner memang tak ada tandingan. Sebut saja rendang yang bertengger di posisi pertama dalam sebuah survei oleh media internasional sebagai hidangan terlezat di dunia. Olahan masakan khas Minangkabau memang dikenal lezat, seolah ada kandungan magis yang mampu menyihir indra perasa. Bicara kuliner di Sumbar anggap lah sudah paripurna, sempurna. Tapi bila dibedah lagi, sebetulnya Sumatra Barat memiliki dua unsur yang ditawarkan destinasi halal lainnya di Indonesia, yakni soal keindahan alam dan kentalnya ajaran Islam.
Seperti Lombok, Sumatra Barat memiliki berbagai destinasi wisata alam yang elok. Bahkan baru saja Pemprov Sumbar mencanangkan taman bumi 'Geopark Ranah Minang' yang terdiri dari 9 destinasi wisata alam unggulan. Sebut saja Ngarai Sianok, Danau Singkarak, Danau Maninjau, hingga Goa Batu Kapal. Seluruhnya merupakan anugerah Ilahi yang hingga kini telah menyedot jutaan turis untuk menikmati keindahan alam Minangkabau.
Seperti Aceh, Sumatra Barat juga sarat akan budaya yang lekat dengan ajaran Islam. Masyarakat Minang mengenal ungkapangan Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya kurang lebih, adat yang berdasar pada syariah Islam dan mengacu pada Alquran dan hadis. Filosofi dari ajaran Minang ini lah yang kemudian membentuk halal living dalam masyarakat Minang.
Bila boleh disarikan dalam bahasa sederhana, Sumatra Barat menawarkan paket lengkap wisata halal kepada turis Muslim yang ingin 'pelesiran' tanpa jauh dari syariah Islam. Wisatawan Muslim bisa menikmati santapan khas Minang yang halal, destinasi wisata alam yang dilengkapi fasilitas ibadah, dan tradisi-budaya Minang yang kental dengan ajaran Islam.
Wakil Gubernur Sumatra Barat Nasrul Abit sempat menyinggung soal konsep wisata halal ini dalam sebuah pertemuan dengan Asosiasi Agensi Tur dan Travel Indonesia (ASITA) di Padang baru-baru ini. Nasrul mengatakan, bahwa pihaknya sedang mengejar target sertifikasi halal bagi seluruh restoran di Sumatra Barat.
Tujuannya, agar tak ada lagi keraguan bagi pengunjung yang ingin menikmati sajian kuliner di Sumatra Barat. Meski pada prinsipnya restoran Minang hanya menyajikan masakan halal, namun Pemprov Sumbar menyadari bahwa sertifikat halal merupakan sebuah standardisasi wisata halal yang harus diikuti.
Demi mendorong seluruh restoran berlomba-lomba merain sertifikasi halal, Nasrul meminta, kepada agen wisata untuk tidak mengantarkan para pelancong ke restoran-restoran yang belum memiliki sertifikat halal. Ia mengaku, hingga saat ini masih sebagian kecil hotel ataupun tempat restoran dan rumah makan yang sudah memiliki sertifikasi halal di Sumbar. Sedangkan sisanya, masih belum mengurus label halal tersebut.
Padahal, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melayangkan surat kepada para penguasaha hotel, restoran, dan rumah makan untuk segera mengurus sertifikasi halal tersebut. Namun, respons masih terlihat lambat.
"Bawalah para wisatawan itu ke tempat-tempat yang telah memiliki sertifikasi halal, agar para wisatawan itu mendapatkan pelayanan yang bagus dan nyaman," ujar Nasrul.
Keseriusan Pemprov Sumbar untuk menggarap wisata halal tak berhenti sampai sertifikasi halal untuk restoran saja. Salah satu yang menjadi fokus pemerintah adalah menyediakan pelayanan hotel dan penginapan yang tak lepas dari tuntunan adat Minangkabau. Salah satunya, pemilihan busana bagi pelayan hotel dan penginapan yang tertutup.
Nasrul menilai, penggunaan busana yang sopan dan tertutup diyakini akan memperkokoh tekad Sumbar untuk menjadi yang terdepan dalam menyajikan wisata halal. "Kalau dibahas satu per satu, wisata halal ini banyak detil yang diperhatikan. Contoh sederhana di hotel, pelayan harus berbusana yang menutup aurat," ujar Nasrul.
Teguran ini disampaikan langsung kepada ASITA Sumatra Barat untuk bisa dikoordinasikan dengan pelaku usaha perhotelan. Meski begitu, Nasrul tetap mengapresiasi pelayanan jasa perhotelan di Sumatra Barat yang menurutnya sudah baik.
Nah, bicara soal pengembangan wisata halal tentu tak bisa lepas dari sumber pendanaan. Tak mungkin Pemprov Sumbar hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbatas. Solusi yang mencuat adalah pendanaan investasi di sektor pariwisata Sumatra Barat. Sumatra Barat tak main-main soal ini.
Awal Oktober 2017 ini, Kota Padang menjadi tuan rumah Regional Investment Forum (RIF) 2017 yang dihadiri belasan investor potensial dari berbagai negara di dunia. Sumbar menawarkan dua destinasi unggulan yakni Gunung Padang di Kota Padang dan Kawasan Mandeh di Kabupaten Pesisir Selatan. Keduanya ditargetkan menambah pesona wisata syariah di Sumatra Barat. Pembangunan fasilitas wisata di kedua tempat itu tetap memperhatikan kebutuhan ibadah umat Muslim.
Kawasan Mandeh yang memang mengandalkan industri pariwisata akan dilengkapi dengan fasilitas wisata halal termasuk tersedianya hotel syariah dan kelengkapan beribadah yang mumpuni bagi umat Muslim. "Halal tourism harus terintegrasi dengan seluruh aspek pariwisata Sumbar," ujar Nasrul.
Menurut Nasrul, pariwisata halal pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam menjalankan syariah Islam. Pemprov, lanjutnya, akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kotamadya di Sumbar untuk memastikan kelengkapan sarana dan prasarana beribadah di destinasi wisata sudah terpenuhi.
"Termasuk bisa dengan hotel halal, restoran halal, info tentang waktu shalat, tempat umum yang memberikan kemudahan untuk beribadah," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
