REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Museum Perbendaharaan resmi dibuka, Selasa (26/9). Museum yang bertujuan mengenalkan sejarah keuangan negara, sistem pengeolaan anggaran, serta alat-alat perancangan anggaran kuno ini diperuntukkan untuk masyarakat umum secara gratis.
"Masyarakat umum dan para pemangku kepentingan disilakan melakukan kunjungan baik perorangan maupun rombongan ke lokasi tanpa dipungut biaya apapun," ujar Kakanwil Perbendaharaaan Jabar Yuniar Yanuar Rashid, saat membuka secara resmi Museum Perbendaharaan di Bandung, Selasa (26/9). Pembukaan tersebut dihadiri Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana, pejabat pemerintah, para Kepala Museum se-Kota Bandung, dan puluhan pegiat museum.
Menempati salah satu bagian Gedung Dwi Warna yang sarat akan sejarah perjuangan bangsa, museum itu memiliki beberapa keunikan baik dari sisi koleksi, lokasi, sisi kepeloporan pada transparansi dan akuntansi lembaga publik khususnya lingkup Kementerian Keuangan.
"Sisi kepeloporan karena museum ini masih menjadi satu-satunya museum di lingkungan Kementerian Keuangan yang dibuka untuk umum," kata dia.
Yuniar mengatakan, Museum Perbendaharaan didorong untuk menjadi literatur utama sejarah perkembangan pengelolaan perbendaharaan di Indonesia. Maka dari itu, museum ini dilengkapi koleksi dokumen, bahan pustaka, dan peralatan yang digunakan di tiga zaman.
Adapun peralatan lintas zaman itu yakni masa Thesaurie (1866-1968), masa Ditjen Anggaran (1969-2003), dan masa Ditjen Perbendaharaan (2004-sekarang).
Museum ini terbagi dalam tiga ruang, pertama galeri sejarah perkembangan fungsi pembendaharaan, struktur, unit pengelola, dan para pejabat penting di Kementerian Keuangan. Kedua, ruang auditorium yang digunakan sebagai tempat menonton pemutaran video mengenai sejarah pembendaharaan. Terakhir, galeri koleksi yang menyajikan dokumen, peralatan, bahan pustaka seperti buku staatsblad dan benda-benda lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika