REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Masyarakat menanggapi khawatir dengan anak-anak jika pemutaran film G30S/PKI kembali diwajibkan ditonton seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai usia. Pasalnya, ada beberapa adegan dan dialog yang mungkin menyebabkan ketakutan bahkan trauma pada anak.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan setiap anak memiliki ragam tingkat kematangan psikologis yang berbeda antara satu dan lainnya.
"Respon anak berbeda-beda terhadap film G30S/PKI ini," kata dia saat dihubungi Republika via whatsapp, Rabu (19/9) petang.
Generasi millenial saat ini, perlu mengetahui sejarah terang maupun kelam di masa lampau. Sejarah mengandung nilai pendidikan. Dan internalisasi nilai nasionalisme, patriotisme dan rasa ke-Indonesia-an bisa melalui proses pendidikan sejarah.
Namun, dengan beragamnya respon anak, tentu film G30S/PKI, menurut Susanto harus didudukkan secara proporsional. Untuk anak yang rentan secara psikologis, tentu adegan sadisme dan kekejaman dalam film tersebut bisa berdampak negatif. Maka, jika pun film tersebut ditonton perlu dipastikan ada pendamping guru dan orangtua yang mumpuni.
"Pendamping harus menjelaskan bagaimana menjelaskan konteks kejadian itu, agar kekejaman yang ada tidak imitatif bagi anak," ujar Susanto.
Atas usul Presiden Jokowi yang menginginkan agar film dibuat versi barunya, ia menyetujui dengan salah satu syarat. "Karena ini memgandung konteks sejarah, tematik sejarahnya tidak boleh hilang, hanya metode memberikan pendidikan sejarah G30S/PKI ini perlu kreatifitas," tutur Susanto.
Presiden Joko Widodo menilai, pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI tidak jadi persoalan. Bahkan, Joko Widodo berharap ada daur ulang film yang lebih sesuai dengan masyarakat sekarang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
