REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fasilitas utama yang dicari wisatawan ketika pelesiran adalah toilet. Ketersediaan toilet bersih yang ada di titik-titik objek wisata masih jauh dari kata bersih.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya bahwa kepengurusan toilet akan diserahkan kepada swasta untuk menjamin kebersihannya.
Langkah baik tersebut sebagai bentuk komitmen Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dalam upaya menarik perhatian wisatawan baik asing maupun domestik.
"Ini merupakan bagian dari program pemerintah, kerja sama antara Kemenpar, Kemenpupera dan Bank BTN dalam memberikan Kredit Kepemilikan Homestay (KPH) dan Kredit Kepemilikian Toilet (KPT)," kata dia dalam jumpa pers usai Rakornas Kepariwisataan di Jakarta Convention Centre (JCC) Kamis (28/4).
Menurut Menpar Arief, selama ini toilet di tempat-tempat umum yang menjadi objek wisata dan dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pemda) hasilnya mengecewakan.
"Toilet yang dikelola Pemda selalu tidak bagus," kata dia menambahkan.
Untuk itu, kata dia lebih lanjut, diharapkan jika telah diserahkan kepada swasta hasilnya lebih bagus dan memiliki skema. Baik homestay maupun toilet keduanya akan dikelola oleh masyarakat (swasta).
Mandalika, Labuan Bajo, Pulau Morotai, Tanjung Kalayang, Danau Toba, Wakatobi, Gunung Bromo, Candi Borobudur, Pantai Tanjung Lesung dan Kepulauan Seribu, yang ditetapkan menjadi destinasi utama dijadikan kawasan prioritas pembangunan homestay dan sarana toilet publik.
Selain itu, program ini juga bisa mendorong ekonomis di kawasan pariwisata menjadi lebih kuat. Karena masyarakat ikut terlibat langsung dalam proses menjaga, dan merawat sustainabilitas objek pariwisata itu.
"Sekarang banyak daerah yang sudah mengusulkan, karena itu kami akan kebut bersama Kemenpupera dan BTN. Syaratnya, desain rumah atau homestay itu harus mengikuti tradisi dan budaya arsitektur local," tutup Menpar Arief.
Ikuti Whatsapp Channel Republika