REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) NTB, Ainudin mengungkapkan keberadaan spesialis pemandu wisata di Lombok-Sumbawa masih kurang. Terutama pemandu wisata yang fasih berbahasa Arab dan Perancis. Apalagi, kemenangan Lombok di World Halal Travel Award 2015 membuat kebutuhan pemandu wisata spesialis menjadi prioritas.

"Kekurangan spesialis pemandu wisata diantaranya guide yang bisa berbahasa Arab dan Perancis," ujarnya kepada wartawan di Kota Mataram, Rabu (21/10).

Saat ini, menurutnya, jumlah pramuwisata di NTB yang terdaftar mencapai 600 orang yang berasal dari lokal daerah. Sekitar 400 orang masih aktif bekerja. Persoalan lain yang muncul adalah adanya pramuwisata ilegal di destinasi wisata yang justru banyak merugikan wisatawan.

Ia menuturkan, pada destinasi wisata Senaru dan Air Terjun Benang Setokel, banyak oknum pemandu wisata ilegal yang meminta uang jasa kepada wisatawan relatif tinggi. Sekitar Rp 300-400 ribu. Kondisi itu membuat wisatawan enggan datang kembali ke lokasi tersebut.

Oleha karena itu, Ainudin mendorong agar rancangan peraturan Gubernur tentang pramuwisata bisa segera disahkan. Apalagi, rancangan itu sudah dibuat sejak 2014 kemarin. Keberadaan aturan itu akan meminimalisasi pemandu wisata ilegal.

"Rancangan pergub itu mengatur tentang bagaimana tata cara menjadi pramuwisata yang beretika dan memberikan pelayanan dengan baik," ungkapnya.

Sebab, menurutnya, beberapa daerah di Indonesia sudah mempunyai peraturan tentang pramuwisata berbentuk perda. Seperti salah satunya di wilayah Yogyakarta,

Ikuti Whatsapp Channel Republika