REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan akan segera melakukan eveluasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terkait program Duta 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Semua pihak diminta untuk bijak melihat persoalan yang ada.
"Biar jangan ada kegaduhan lagi, hari Senin kami akan duduk bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan di Kemenkes," ujar Doddy Izwardy, Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan, Sabtu (10/10) di Jakarta.
Program 1.000 HPK saat ini tengah dihentikan sementara terkait protes sejumlah pihak yang menilai dukungan swasta sebagai sponsor merupakan bentuk kampanye terselubung untuk produk pengganti Air Susu Ibu (ASI).
Doddy menerangkan akan segera menyelesaikan permasalahan tudingan sejumlah kalangan pada sektor industri dalam pelaksanaan program untuk memperbaiki gizi anak Indonesia ini secara profesional
"Wasitnya saya. Kami harus bijak untuk kepentingan bangsa. Jangan saling menuduh," katanya lebih lanjut.
Menurutnya semua pihak harus bersinergi menyukseskan program ini demi masa depan anak bangsa.
"Kalau program ini terhenti yang dirugikan tentunya anak-anak di seluruh Indonesia," ujarnya.
Sebelumnya, Hardiansyah Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia mengatakan program 1.000 HPK sejak awal diluncurkan bukan semata tanggung jawab pemerintah tapi juga harus melibatkan berbagai pihak baik masyarakat maupun sektor swasta. Menurutnya keterlibatan masyarakat dan swasta dijamin Undang-Undang (UU) sehingga tak layak untuk dipertentangkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika