REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah pusat dan daerah saat ini berencana membuat cetak biru (blueprint) tata kelola wisata kawasan Bromo-Tengger-Semeru (BTS).
Sebagai langkah awal, akan dibentuk forum tata kelola wisata BTS, mencakup pemerintah pusat, pemprov Jawa Timur dan empat pemerintah kabupaten.
Langkah pembentukan forum tata kelola wisata BTS dan rencana penyusunan cetak biru terungkap dalam pertemuan koordinasi antara pihak Kementerian Pariwisata dan Pemprov Jawa Timur di kantor Gubernur Senin (21/9).
Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menyampaikan, forum koordinasi dan cetak biru penting agar pembangunan kawasan wisata BTS terpadu dan terarah.
"Blueprint ini dibutuhkan agar tata kelola dan strategi antara stakeholder kepariwisataan bisa sejalan. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten harus samakan strategi dulu, jangan sampai pusat arahnya ke kiri, provinsi ke kanan, kabupaten ke timur," kata Saifullah.
Menurut Saifullah, cetak biru akan menjadi acuan kepariwisataan bagi pemangku kebijakan terkait, sehingga pembangunan kawasan BTS pada 10-20 tahun mendatang tetap konsisten dan terarah. Demi menindaklanjuti rencana tersebut, dalam kesempatan itu Saifullah meminta Kepala Dinas Pariwisata Jawa Timur Jarianto untuk bergerak cepat.
"Saya minta disiapkan pada 2016, dianggarkan bikin blueprint sebagai pegangan, nanti dibahas sedetailnya, baik desainnya, siapa mengerjakan apa, termasuk SDM-nya, investornya, dan pelaku parwisiata," ujar dia.
Dengan membuat cetak biru tata kelola BTS, menurut Saifullah, ia berharap pemerintah lebih optimal dalam mendorong sektor industri kreatif dan lapangan usaha baru di kawasan BTS.
Mewakili Kementerian Pariwisata, Asisten Deputi Tata kelola Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Pariwisata Oneng Setya Harini menyampaikan BTS merupakan 10 destinasi pariwisata unggulan di Indonesia.
Oleh karena itu, menurut dia, tata kelola dan pengembangan secara profesional tidak bisa ditawar-tawar lagi. "Kita perlu mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam destinasi tersebut, baik aksebilitasnya, kebutuhan masyarakatnya, lalu sarana prasarananya, semua harus sejalan. Kami akan coba menyinergikan strategi pembangunan BTS antara kementerian dan pemda," ujar dia.
Oneng melanjutkan, ia berharap, sebagai langkah awal, terjadi sinergi antar pemerintah pusat dan daerah terkait dengan rencana pembentukan forum tata kelola wisata BTS.
"Kami sudah memfasilitasi untuk forum ini sejak empat tahun lalu dimana anggotanya ada Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. Kami targetkan tahun ini forum ini bisa terwujud," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
