REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau mengakui bahwa prasarana infrastruktur jalan menuju lokasi objek wisata atau ketika berada di lokasi suatu objek wisata pada daerah tersebut, masih sangat kurang sehingga sulit untuk menarik lebih banyak wisatawan.
"(Infrastruktur) masih kurang. Kalau buruk itu, tidak bisa berjalan orang. Ada juga yang sudah bagus misalnya ke objek wisata Candi Muara Takus di Kabupaten Kampar," kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Riau, Said Syafruddin di Pekanbaru, Rabu (22/4).
Menurut dia, pembangunan dan pengembangan suatu lokasi objek wisata di Riau bukan hanya menjadi tanggung jawab pihaknya, tetapi melibatkan instansi lain sesuai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyontohkan, seperti kalau untuk infrastruktur jalan berada pada Dinas Bina Marga Provinsi Riau, pemukiman penduduk berada pada Dinas Cipta Karya Provinsi Riau, lalu tranpotasi berada pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan lain sebagainya.
"Kita memang harus bersinergi karena akan membentuk suatu forum koordinasi percepatan pembangunan pariwisata yang saat ini belum di bentuk, tapi peraturan presiden sudah ada dan tinggal menurunkan ke daerah. Insya Allah dalam beberapa bulan, kita akan buat forum koordinasi itu di daerah," katanya.
Masnur, Ketua Komisi E DPRD Provinsi Riau mengatakan, setiap daerah di Riau harus memiliki potensi wisata seperti Kampar pengembangan pariwisata Candi Muara Takus dan di Kabupaten Pelalawan ada wisata gelombang Bono yang sudah terkenal untuk tingkat dunia.
Tapi, ucapnya, sangat disayangkan karena pembangunan pariwisata di provinsi tersebut tidak mudah dilakukan yang memerlukan koordinasi dari lintas sektor terutama pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta sebagai pengembang.
"Kalau kita pergi ke kawasan wisata Bono, memang ada jalan, namun jalan akses menuju kesana itu terkesan buruk. Maka dari itu perlu pembangunan yang terpadu dan saling nyambung atau sinergi antara dinas kabupaten dan provinsi," ujarnya.
Dia mengakui, pembangunan suatu lokasi objek wisata tersebut tidak murah dan memerlukan sumber daya manusia supaya penanganan yang betul-betul serius dalam mengelola di Kabupaten Rokan Hilir yang terkenal dengan kawasan wisata Pulau Jemur.
"Pembangunan kawasan wisata ini tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, tetapi harus melibatkan investor. Mahalnya pembangunan kawasan wisata itu, maka dibutuhkan dukungan dan sinergitas antara pemerintah daerah," tutur Masnur.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
