REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Kualitas pengelolaan objek pariwisata di Indonesia masih tergolong rendah, sehingga tak jarang dikeluhkan pengunjung. Kondisi tersebut membuat parwisata di Indonesia tertinggal dari negara-negara lain.
Padahal, Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Hal itu menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat yang menjadikan pariwisata sebagai mata pencaharian.
Di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi secara khusus memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan objek wisata Gunung Bromo, yang menjadi salah satu ikon wisata Jawa Timur. Selasa (21/4), Pemerintah Provinsi dan berbagai elemen pemangku kepentingan berembug dalam seminar peningkatan manajemen objek wisata Bromo, bertempat di salah satu hotel di Surabaya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Akhmad Sukardi menekankan, bekal untuk memajukan pariwisata Gunung Bromo memerlukan kedisiplinan dan komitmen yang tinggi dari semua pihak, mulai dari kepala daerah hingga masyarakat lapisan bawah.
“Kedisiplinan sangat diperlukan guna menarik wisatawan masuk ke Gunung Bromo. Kedisiplinan meliputi kejelasan harga setiap objek atau sarana pendukung yang ada. Salah satunya, tiket masuk maupun penyewaan kendaraan jeep di Gunung Bromo tidak boleh ada pembeda,” ujar dia.
Ia meminta, masyarakat yang mengelola kawasan Bromo harus menyadari bahwa peningkatan mutu pengelolaan kawasan wisata merupakan kerjasama antarsemua sektor. Salah satu hal teknis yang harus diperbaiki, menurut Sukardi, adalah penetapan standar tarif dan pemberlakukan tarif secara adil. Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang menyewakan mobil jeep dengan harga yang lebih mahal kepada pengunjung yang baru datang ke Bromo.
Sukardi mengingatkan, kepada pemandu maupun penyedia jasa wisata jangan sekali-kali mencurangi wisatawan, terlebih yang berasal mancanegara. Kecurangan terebut, menurut Sukardi akan membuat wisatawan akan jera dan tidak akan kembali ke Bromo. "Ini adalah kerugian yang berdampak pada kunjungan wisata di Bromo. Janganlah mengecewakan turis asing maupun dalam negeri, karena akan berdampak terhadap kunjungan wisatawan,” kata dia.
Sukardi juga menyinggung peran kepala daerah sangat diperlukan dalam meningkatkan arus wisatawan. Menurut dia, kepala daerah harus mengintervensi lokasi dan potensi wisata yang ada. Salah satunya, dengan menyediakan lahan bagi PKL agar wisatawan yang berkunjung dengan mudah mencari suvenir maupun oleh-oleh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika