REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pembedayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi (MenPAN-RB), Yuddy Chisnandi, menyatakan, kebijakan pemerintah mengenai pelarangan rapat di hotel tidak mematikan bisnis perhotelan.
Fakta yang terjadi adalah justru pertumbuhan hotel-hotel di beberapa kota tidak dikendalikan dengan benar.
"Kebetulan saja kurang dikendalikannya pertumbuhan hotel, bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan pegawai pemerintahan rapat di kantor," ujar Yuddy, Ahad (1/3).
Ia menilai banyak kepala daerah yang tidak menghitung ketersediaan dan permintaan terhadap okupansi hotel. Sudah seharusnya, ada moratorium terhadap pertumbuhan hotel.
"Banyak hotel yang dibangun tanpa memperhitungkan okupansinya," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah justru mendorong pegawai pemerintahan agar terus mengupayakan peningkatan pendapatan hotel dengan cara-cara lain. Misalnya dengan melakukan kerjasama dengan swasta.
"Selama kegiatan pegawai pemerintah menggunakan APBN, maka harus ada efisiensi dan pengehematan," kata Yuddy.
Yuddy mengaku, kebijakan pelarangan rapat di hotel berhasil menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Data resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat sampai Februari 2015, penghematan sudah mencapai Rp 5,122 triliun.
"APBD akan kembali ke pemerintah dan oleh pemerintah akan dialokasikan ke sektor yang lebih bermanfaat," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika