REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Perayaan tahun baru identik dengan kembang api, tak terkecuali saat perayaan Imlek. Percikan kembang api di langit memang sudah jadi tradisi berabad-abad.
Namun tahun ini, pemerintah Cina meminta masyarakat untuk mengurangi perayaan Tahun Baru Imlek dengan kembang api. Hal ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara beracun akibat banyaknya kembang api yang dinyalakan.
Banyak kota-kota di Cina yang sudah melarang warganya untuk menyalakan kembang api pada hari Rabu (18/2) dan Kamis (19/2) kemarin. Sementara kota lainnya memilih untuk mengurangi penjualan kembang api dan masyarakat enggan membeli kembang api dalam jumlah banyak.
Di Beijing, masyarakat menerima pesan teks dari perusahaan telepon selular mereka. Pesan ini berisi tentang nasihat untuk mengurangi kembang api. Sementara media pemerintah terus mengulangi peringatan ini di koran dan website mereka.
Rabu (18/2) lalu, diperkirakan sebagai hari yang paling berpolusi. Bahkan tingkat polusinya mencapai skala polusi udara tertinggi dalam skala pengukuran. Dikatakan juga, polusi udara ini kemungkinan akan berlangsung sampai Jumat mendatang karena kondisi yang berangin, seperti dilansir CNN Kamis (19/2).
Meskipun sudah diperingatkan, salah satu penjual kembang api bermarga Yu di Beijing mengatakan bahwa ia masih sibuk melayani pelanggan. Yu hanya diizinkan untuk menjual kembang api 10 hari di tahun ini. Sedangkan di tahun lalu, ia bisa berjualan sampai 20 hari.
Seperti diketahui, negara ini berada di bawah tekanan besar untuk menghilangkan polusi udara. Negara ini termasuk dalam negara yang paling berpolusi di dunia. Tahun lalu, pemerintah Beijing mengatakan jika mereka berencana untuk menghilangkan semua bentuk pemakaian dan pembakaran batubara pada tahun 2020 secara bertahap.
Sekitar 60 persen produksi energi dan 80 persen listrik di Cina masih bergantung pada batubara. Bulan November lalu, Presiden Xi Jinping berjanji untuk menghentikan peningkatan emisi karbon, paling lambat tahun 2030.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
