REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPP PHRI) Wiryanti Sukamdani mengusulkan dilakukannya moratorium pembangunan hotel di sejumlah daerah yang kelebihan izin.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menilai saat ini tak ada perbankan yang bersedia membiayai pembangunan hotel.

"Sekarang pun itu pasti tidak ada yang mau biayai lagi hotel karena keadaannya begini," kata JK di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Selasa (6/1).

Kondisi ini disebabkan karena sudah banyaknya izin pembangunan hotel di sejumlah daerah serta adanya larangan pemerintah agar tidak menggelar rapat PNS di hotel guna menghemat anggaran negara.

"Memang oversupply secara persamaan, pemerintah menghemat, dari biaya perjalanan dan rapat, itu konsekuensi," jelasnya.

Lanjutnya, pemerintah pun akan mempertimbangkan usulan BPP PHRI. "Ya namanya moratorium kan menghentikan yang baru, yang sudah jalan ya jalan," ujar JK.

Sebelumnya, Wiryanti mengusulkan moratorium ini sebaiknya dilakukan di sejumlah daerah yang berlebihan izin seperti di Bali, Makassar, dan Jawa Barat.

Selain itu, BPP PHRI juga meminta pemerintah untuk memperbaiki infrastruktur seperti akses jalan menuju bandara serta listrik. Permintaan ini dilakukan guna meningkatkan jumlah wisatawan sehingga dapat meningkatkan keterisian hunian hotel.

Ikuti Whatsapp Channel Republika