REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan kepariwisataan di Tanah Air masih membutuhkan sejumlah perbaikan agar berujung pada bergeraknya roda perekonomian demi kesejahteraan masyarakat.
Perbaikan yang dibutuhkan meliputi infrastruktur kebersihan dan kesehatan, perbaikan pelayanan di bandara-bandara internasional hingga penguatan aspek keamanan.
Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi kementerian/lembaga (K/L) dalam menangani satu per satu masalah tersebut. Demikian benang merah rapat koordinasi lintas sektor yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Kamis (9/10).
Turut hadir dalam rapat antara lain Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dan Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya. Mari mengungkapkan, berdasarkan riset World Economic Forum (WEF), Indonesia sangat tertinggal dari negara-negara lain di bidang infrastruktur kebersihan dan kesehatan.
"Masalah yang paling jelas terlihat, Indonesia tidak mempunyai standar untuk toilet umum. Ini keluhan terbesar wisatawan mancanegara," ujar Mari seperti disampaikan biro pers Sekretariat Wapres melalui rilis pers, Kamis (9/10).
Terkait perbaikan pelayanan di bandara-bandara internasional, perlu terus ditingkatkan agar memenuhu standar bandara ramah wisatawan (tourist-friendly airport).
Kementerian Hukum dan HAM, telah melakukan sederet perbaikan semisal layanan imigrasi di atas pesawat bekerja sama dengan maskapai Garuda Indonesia. Namun, upaya perbaikan masih terkendala oleh kekurangan petugas sehingga optimalisasi manajemen sumber daya manusia turut dijalankan Kemenkum HAM.
Sementara dari aspek keamanan, Mari mengapresiasi keberadaan polisi parisiwata dalam memperbaiki citra Indonesia dalam aspek keamanan di mata wisawatan mancanegara. Kepolisian RI pun telah menyampaikan komitmennya dalam rangka mendukung peningkatan kepariwisataan.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 64 Tahun 2014, Wapres adalah Ketua Tim Koordinasi Kepariwisataan sedangkan yang bertugas sebagai Ketua Harian adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Walaupun masa tugas Kabinet Indonesia Bersatu II akan segera berakhir, Wapres meminta koordinasi lintas K/L tetap diteruskan. Untuk menjamin keberlanjutan koordinasi ini, Wapres meminta Menparekraf sebagai Ketua Harian untuk membuat matriks koordinasi bidang pariwisata yang lengkap.
Rencananya Wapres Boediono akan menyampaikan matriks ini kepada Wapres yang akan datang sebagai Ketua Tim Koordinasi di pemerintahan berikut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika