REPUBLIKA.CO.ID, GIANYAR---Untuk mengendalikan jumlah wisatawan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyarankan adanya kenaikan tarif akomodasi seperti hotel. "Mengendalikannya bukan berarti dengan melarang mereka datang, tetapi menjaring wisatawan asing ke Bali dari sisi harga akomodasi wisata yang ditawarkan. Jika akomodasi di daerah kita dijual murah, tentu siapa saja bisa datang ke sini dan itu hanya akan menambah sesak Bali," ucap ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Arta Ardhana Sukawati, yang juga bupati Gianyar ini.
Ia tidak memungkiri selama ini pengembangan kepariwisataan di Bali lebih ditekankan pada peningkatan kuantitas wisatawan yang datang dan bukan dari sisi kualitas. "Akibatnya, sisi penawaran dan permintaan menjadi tidak seimbang. Hal ini sebenarnya harus dikontrol. Jika penawaran di bidang pariwisata tetap saja dilanjutkan terus dengan sasaran segmen yang sama, artinya akan terjadi pembunuhan yang sistematis menimpa industri kepariwisataan Bali," ucap bupati yang akrab dipanggil Cok Ace ini.
Khusus untuk tarif hotel, lanjut dia, paling tidak ke depannya PHRI harus mempunyai kewenangan mengontrol hotel-hotel berbintang. Jika melenceng dari standar yang ditetapkan dapat diberikan sanksi penurunan kelas bintangnya.
Ia menambahkan, membeludaknya wisatawan juga berimbas memicu terdegradasinya adat dan budaya. Telah mulai terjadi profanisasi acara atau kegiatan yang sesungguhnya bersifat sakral. "Kondisi ini jika dibiarkan berlarut akan semakin melemahkan tarif jasa wisata di Bali. Saat ini saja, untuk di Asia, Bali masih relatif murah," katanya.
Kepentingan adat, ucap dia, juga kian terjepit akibat kemajuan pesat industri pariwisata. "Ambilah contoh Ubud sebagai kota seni di Gianyar, jalan-jalan yang dahulu sebagian besar porsinya untuk kepentingan adat, sekarang telah beralih untuk fasilitas ekonomi," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
