Selasa 16 Sep 2025 13:43 WIB

Lebih dari 1.500 Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tercatat di Jakarta dalam 9 Bulan

Tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebut meningkat setiap tahun.

Rep: Antara/ Red: Qommarria Rostanti

Foto: Antara/Fakhri Hermansyah

Aktivis perempuan melakukan aksi tolak kekerasan terhadap perempuan (ilustrasi). Pemprov DKI Jakarta menangani lebih dari 1.500 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak sejak Januari hingga 12 September 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengungkapkan data memprihatinkan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sejak Januari hingga pertengahan September 2025, Unit Pelaksana Teknis Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPPA) telah menangani lebih dari 1.500 kasus kekerasan yang menimpa kelompok rentan ini.

"Data PPPA hingga 12 September 2025 mencatat lebih dari 1.500 korban kekerasan yang kami sudah tangani. Anak itu tidak hanya laki-laki saja, itu juga anak perempuan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta, Iin Mutmainah di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

Baca Juga

Iin saat menjadi pembicara pada acara Bicara Kota Series #18 bertema "Feminist Urbanism: Mewujudkan Kota yang Adil Gender" mengatakan, tren kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat setiap tahun. Pada 2024, terdapat 2.041 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, atau naik dari 2023 yakni sebanyak 1.682 kasus.

Dia berpendapat, tren kenaikan ini salah satunya menunjukkan bahwa masyarakat sudah berani melapor pada pihak berwenang karena edukasi terkait perlunya melapor bila menjadi korban kekerasan. "Warga sudah berani speak up (bicara). Jadi, pengetahuan sudah menyampaikan ke mereka, edukasi dari Dinas DPAPP DKI, dan semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang lain yang terkait untuk menyuarakan secara masif (terkait kekerasan)," kata dia.

Pemprov DKI menyediakan kanal-kanal pengaduan yang memudahkan masyarakat, diantaranya melalui aplikasi JAKI, Siaga 112, hingga pos pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Khusus untuk pos pengaduan, kata Iin, saat ini jumlahnya sudah mencapai 44 pos dan tersebar di setiap kecamatan se-Jakarta.

Dia mengatakan, Pemprov DKI pun bekerja sama dengan seluruh komponen pentahelix untuk terus meningkatkan konsep layanan publik yang semakin dekat dan cepat, transparan, akuntabel, dan secara integrasi. "Kami melakukan sosialisasi, menjalin komunikasi dengan berbagai LSM dan LBH, setiap pemerhati perempuan dan anak, termasuk pengelola moda transportasi untuk memberikan sosialisasi kepada penumpang, dan kemudian juga dengan tempat-tempat yang di ruang publik, yang kita harapkan ruang ini menjadi aman dan nyaman buat perempuan," kata dia.