REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cakupan vaksinasi polio di Gaza telah mencapai 90 persen, ungkap kepala Badan Pengungsi Palestina PBB (UNRWA) pada Senin. Fokus utama selanjutnya adalah memastikan ratusan ribu anak-anak menerima dosis kedua pada akhir bulan.
Kampanye vaksinasi yang dimulai pada 1 September ini bertujuan melindungi sekitar 640 ribu anak di Gaza yang berusia di bawah 10 tahun dari ancaman polio. Namun, serangan Israel membuat upaya ini menghadapi tantangan besar.
Kampanye vaksinasi diluncurkan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengonfirmasi adanya kasus kelumpuhan parsial pada seorang bayi akibat virus polio tipe 2, kasus pertama di wilayah Palestina dalam 25 tahun terakhir. Hingga saat ini, lebih dari 446 ribu anak Palestina di Gaza tengah dan selatan telah divaksinasi pada awal bulan. Sementara itu, kampanye untuk memvaksinasi 200 ribu anak terakhir di Gaza utara dimulai pada 10 September meskipun ada pembatasan akses, perintah evakuasi, dan kekurangan bahan bakar.
“Putaran pertama kampanye vaksinasi polio di Gaza berakhir dengan sukses,” kata kepala UNRWA Philippe Lazzarini, seraya menambahkan bahwa 90 persen anak-anak di daerah kantong tersebut telah menerima dosis pertama.
“Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sebagian besar telah menghormati ‘jeda kemanusiaan’ yang diperlukan, membuktikan bahwa jika ada kemauan politik, bantuan dapat diberikan tanpa gangguan. Tantangan kami selanjutnya adalah memberikan dosis kedua kepada anak-anak pada akhir September,” jelas Lazzarini seperti dilansir Reuters, Selasa (17/9/2024).
Israel memulai kampanye militernya di Gaza pada 7 Oktober tahun lalu setelah Hamas melancarkan serangan mendadak ke Israel selatan, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 orang, menurut perhitungan Israel. Adapun serangan balasan Israel telah menyebabkan lebih dari 41 ribu warga Palestina meninggal dunia, menurut data dari Kementerian Kesehatan Gaza. Selain itu, serangan Israel juga telah menghancurkan sebagian besar wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika