REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Meta Platforms mengumumkan rencananya memulai kembali pelatihan model kecerdasan buatan (AI) menggunakan konten publik dari Facebook dan Instagram yang dibagikan oleh pengguna dewasa di Inggris dalam beberapa bulan ke depan. Langkah ini diambil setelah perusahaan sempat menghentikan pelatihan AI di wilayah tersebut akibat reaksi keras dari pemerintah.
Menurut laporan Reuters, Meta akan memanfaatkan unggahan publik termasuk foto, caption, dan komentar untuk melatih model kecerdasan buatan generatifnya. Perusahaan menegaskan bahwa konten latihan ini tidak akan mencakup pesan pribadi atau informasi dari akun pengguna di bawah usia 18 tahun.
Pembaruan ini mengikuti keputusan Meta pada pertengahan Juni untuk menghentikan sementara peluncuran model AI-nya di Eropa, setelah regulator privasi Irlandia meminta perusahaan untuk menunda rencananya dalam memanfaatkan data dari postingan media sosial. Perusahaan kemudian mengatakan bahwa penundaan tersebut juga akan memberi kesempatan untuk memenuhi permintaan dari Kantor Komisioner Informasi Inggris (ICO).
“Sejak kami menghentikan sementara pelatihan model AI generatif kami di Inggris untuk menanggapi umpan balik dari regulator, kami telah terlibat secara positif dengan ICO. Kepastian ini akan membantu kami membawa produk AI Meta ke Inggris lebih cepat,” kata Meta seperti dilansir Reuters, Ahad (15/9/2024).
Pengguna Facebook dan Instagram di Inggris akan mulai menerima pemberitahuan dalam aplikasi mulai pekan depan, yang menjelaskan prosedur perusahaan hingga bagaimana pengguna dapat menolak data mereka digunakan untuk pelatihan AI. Meta juga telah melakukan perubahan pada pendekatannya sejak menunda rencana tersebut pada bulan Juni. Perubahan itu termasuk menyederhanakan proses penolakan data dan memperpanjang waktu bagi pengguna untuk melakukannya.
Pada Juni, rencana Meta menghadapi reaksi keras dari kelompok advokasi NOYB, yang mendesak pengawas privasi nasional di seluruh Eropa untuk menghentikan penggunaan konten media sosial semacam itu. NOYB mengatakan bahwa pemberitahuan yang ada tidak memadai untuk memenuhi aturan privasi dan transparansi yang ketat di Uni Eropa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika