REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sebagian masyarakat menghindari pemeriksaan ke dokter gigi lantaran ongkosnya yang dianggap mahal. "Padahal pembiayaan pengobatan bisa didiskusikan sejak awal," kata dokter konservasi gigi Dr. drg. Dewi Anggraini Margono, SpKG, SubspKE(K), saat berbincang di Tangerang, Jumat (11/11/2022).
"Nomor satu, kalau pasien datang dengan keluhan sakit, dia harus pulang dengan tidak sakit. Kemudian dengan komponen biaya, biasanya itu kita bicarakan di awal," tambahnya.
Ketua Ikatan Konservasi Gigi (IKORGI) Cabang Jakarta Pusat itu, mengatakan pembiayaan pengobatan biasanya dibicarakan sejak awal ketika dokter memeriksa kondisi gigi pasien. Dokter pun akan memberikan beberapa solusi apabila biaya tidak ditanggung sepenuhnya oleh asuransi. Menurut Dewi, saat ini BPJS kesehatan sudah bisa digunakan untuk mengklaim beberapa kasus gigi.
"Kita sesuaikan dengan pasien, apabila budgetnya tidak mencukupi maka bisa kita rujuk, kita punya rumah sakit pendidikan yang bisa melayani pasien itu dengan biaya yang terjangkau. Tapi dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan," kata Dewi.
Lebih lanjut, Dewi mengatakan perawatan saraf gigi atau saluran akar gigi memang tidak hanya dilakukan satu kali. Oleh karenanya sejak awal akan dibicarakan mengenai biaya dan juga waktu kunjungan.
Dokter biasanya akan membuat perencanaan perihal tindakan apa saja yang perlu dilakukan kepada pasien untuk mengatasi keluhannya. Akan tetapi, keputusan akhir selalu menjadi hak pasien untuk melanjutkan atau hanya sampai mengatasi rasa sakit saja.
"Kita memang merencanakan perawatan ideal tapi semua keputusan ada di tangan pasien, baik waktu dan biaya," katanya.
Dewi juga mengatakan, permasalahan gigi dapat mengganggu kondisi kesehatan secara holistik. Selain itu, rasa sakit pada gigi yang bermasalah dapat menurunkan produktivitas.
"Rasa sakit itu kan menurunkan produktivitas kerja, umumnya dialami oleh orang-orang pada usia produktif. Makanya pertama kalau pasien datang kita hilangkan dulu sakitnya," ujar Dewi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika