REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang hakim menyatakan Pangeran Harry dapat menuntut pemerintah Inggris terkait pengaturan keamanannya di Inggris. Hakim Jonathan Swift memutuskan pada Jumat (22/7) bahwa kasus tersebut dapat dibawa ke sidang penuh di Pengadilan Tinggi di London.
Harry dan istrinya, Meghan Markle, kehilangan perlindungan keamanan dari polisi Inggris yang didanai publik ketika mereka mengundurkan diri sebagai bangsawan pekerja senior dan pindah ke Amerika Utara pada 2020. Harry lantas ingin membayar secara pribadi untuk keamanannya.
Akan tetapi, pemerintah Inggris menolak untuk mengizinkannya. Hakim Swift menolak beberapa aspek dari tantangan yang diajukan Harry atas penolakan pemerintah, tetapi mengatakan ada beberapa alasan yang membuat kasus dapat diperdebatkan serta layak untuk didengarkan.
"Kesimpulan pada tahap izin bahwa suatu kasus dapat diperdebatkan agak jauh dari kesimpulan bahwa kasus tersebut akan berhasil pada sidang akhir," ungkap Swift, seperti dikutip dari laman Page Six, Sabtu (23/7/2022). Belum ada penetapan tanggal untuk persidangan kasus tersebut.
Harry dan mantan aktris Markle menikah di Kastil Windsor pada 2019 tetapi mengundurkan diri sebagai bangsawan yang bekerja pada tahun berikutnya. Mereka beralasan penyebabnya adalah gangguan yang tak tertahankan dan sikap rasis dari media Inggris.
Pengacara Harry mengatakan sang pangeran enggan membawa anak-anak pasangan itu, Archie (tiga tahun) dan Lilibet (satu tahun) kembali ke Inggris karena tidak aman. Harry, yang juga dikenal sebagai Duke of Sussex, ingin membayar prosedur perlindungan, dengan mengatakan bahwa tim keamanan pribadinya di Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi yang memadai di luar negeri atau akses ke informasi intelijen Inggris.
Pengacaranya juga mengatakan keputusan pada Februari 2020 oleh Komite Eksekutif untuk Perlindungan Royalti dan Tokoh Masyarakat yang menghapus keamanan kerajaan penuhnya tidak masuk akal. Pasalnya, Harry tidak diizinkan untuk membuat pernyataan yang diinformasikan sebelumnya. Pemerintah Inggris mengatakan keputusan komite itu masuk akal dan tidak mungkin membayar secara pribadi untuk perlindungan polisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika