Dwi mengungkapkan, dengan status Perum, perusahaan menyasar kementerian/lembaga untuk membuat konten terkait. PFN juga berkolaborasi dengan BUMN lain untuk menyalurkan konten dan film yang diproduksi.
"Di klaster telekomunikasi dan media, ada offtaker dari Telkom. Kami juga buat bioskop rakyat, kami juga kolaborasi dengan PT Pos Indonesia di daerah-daerah dan TVRI lokal dan pengusaha setempat untuk memutar film," katanya.
PFN juga mengembangkan potensi sineas muda di daerah, menyaring mereka melalui kompetisi, hingga kemudian memberikan pembiayaan. Dwi berharap, ada tempat untuk memutar film di daerah.
"Kami lihat potensi film-film yang bisa dikembangkan itu di daerah sehingga industri kreatif di daerah akan tumbuh," katanya.
PFN kini mengemban peran sebagai lembaga pembiayaan film. Di samping itu, PFN juga menjadi agregator rumah produksi, kurator konten, dan pengumpul saluran distribusi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
