REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tak sedikit dari para politisi Amerika Serikat (AS) menggunakan lagu-lagu yang dibuat oleh para musisi dalam kampanye. Namun, penggunaan musik tersebut ternyata tak disertai dengan hak cipta dan kredit kepada musisi.
Hal ini memicu sejumlah musisi ternama dunia mengeluarkan surat terbuka. Mereka menuntut para politisi AS untuk meminta izin terlebih dahulu sebelum memutar musik pada acara kampanye.
Dilansir di laman Rolling Stone, Rabu (29/7), di dalam surat tersebut para musisi meminta komite partai politik utama di AS untuk menetapkan sebuah kebijakan. Mereka menuntut kebijakan yang mengatur agar para politikus harus mendapatkan izin terlebih dahulu sebelum memakai musik dalam kampanye.
"Sebagai artis, aktivis, dan warga negara, kami meminta Anda (politikus) untuk berjanji bahwa semua kandidat yang didukung akan meminta persetujuan dari artis rekaman dan penulis lagu sebelum menggunakan musik mereka dalam kampanye dan pengaturan politik," demikian keterangan surat terbuka tersebut.
Hal ini menjadi satu-satunya cara yang efektif melindungi kandidat politikus dari risiko hukum, hingga kontroversi publik yang tidak perlu. Kebijakan itu dinilai dapat menghindari pertentangan moral yang datang dari klaim palsu atau hal-hal yang menyiratkan dukungan artis kepada kandidat politikus.
Beberapa artis yang menyatakan surat terbuka itu, antara lain Mick Jagger, Keith Richards, Steven Tyler, Joe Perry, hingga penyanyi Sia, dan Lorde. Beberapa musisi ternama lainnya, yakni R.E.M, Blondie,Elvis Costello, Sheryl Crow, Rosanne Cash, Lionel Richie,rock Pearl Jam, danrock Green Day, juga ikut bergabung.
Kampanye presiden ASdengan menggunakan musik memang menjadi topik hangat. Beberapa artis keberatan dengan penggunaan karya mereka dalam aksi unjuk rasa untuk Presiden Donald Trump.
The Rolling Stones, Neil Young, Mike Stipe dan lainnya telah mengancam kampanye Trump dengan tindakan hukum karena menggunakan lagu-lagu mereka tanpa izin di acara-acara publik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika