Rabu 17 Jun 2020 21:49 WIB

Produser Desak Ada Aturan Kesehatan Soal Syuting

Para Produser Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Kesehatan Soal Syuting

Rep: viva.co.id/ Red: viva.co.id
Deddy Mizwar
Deddy Mizwar

VIVA – Pengurus PPFI (Persatuan Perusahaan Film Indonesia) mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementrian Kesehatan untuk menerbitkan protokol kesehatan untuk industri perfilman. Menurut Ketua Umum PPFI, Deddy Mizwar, saat ini belum ada aturan apapun terkait industri film, sementara itu, fasilitas umum lain telah dibolehkan beroperasi dengan beberapa ketentuan.

"Segerakan protokol kesehatan khusus untuk produksi dan pertunjukan film dan berilah petunjuk kapan waktu yang tepat aktifitas insan film dapat dimulai," kata Deddy Mizwar saat jumpa pers secara virtual baru-baru ini.

Menurutnya, sudah ada masukan dari beberapa lembaga dari industri film terkait protokol kesehatan ke kementrian. Hanya saja, sampai saat ini belum ada kelanjutan dari diskusi tersebut. Hal tersebut diamini oleh produser lain, salah satunya Manoj Punjabi. 

"Kita mau lebih aktif, mau benarkan industri ini, agar lebih sehat lagi," ujarnya.

Menurut para produser, saat ini ada beberapa orang yang melakukan syuting secara sembunyi-sembunyi. Hal itu terjadi karena ada permintaan untuk materi baru, sayangnya tidak diikuti dengan peraturan yang jelas terkait ini.

Mereka berpendapat, ada kesempatan ekonomi yang besar untuk industri film. Hal itu karena beberapa hal, salah satunya platform digital dari luar negeri akan masuk dan meminta konten lokal.

Baca juga: 80 Mal di Jakarta Mulai Buka Kembali Hari Ini?

"Point saya di sini punya kesempatan bukan hanya layar lebar, TV atau free to air ada OTT, 1 sampai 2 tahun ke depan akan merajalela, itu feature-nya, apa yang saya mau bisa kita si dengan lokal konten 70 sampai 80 persen. Jangan sampai karena pemerintah enggak fokus, kehilangan di masa depan," katanya.

Mereka pun sepakat, syuting bisa dilakukan dengan protokol kesehatan yang jelas. Para produser juga mengatakan bisa mengikuti protokol tersebut asalkan diberi kepastian dan izin terkait pelaksanaan syuting dan hal lainnya terkait industri film.

"Sampai sekarang tidak ada respon dari pemerintah, di urutan mana ini (industri film) ditempatkan," ujar salah satu produser, Ilham Bintang.

Disclaimer: Berita ini merupakan kerja sama Republika.co.id dengan viva.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi berita menjadi tanggung jawab viva.co.id.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement