REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sutradara, penulis skenario, dan produser film Joko Anwar menyesalkan peleburan ekonomi kreatif dalam kementerian. “Saya sangat menyesalkan kenapa badan ekonomi kreatif dilebur ke dalam kementerian,” kata Jokan sapaan akrab Joko Anwar kepada Republika, Kamis (24/10).

Ia mengatakan, urusan ekonomi kreatif sangat kompleks karena setidaknya ada 14 subsektor yang harus ditangani dengan fokus. Pun adanya badan khusus yang menangani ekonomi kreatif sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku industri kreatif di Indonesia.

“Dengan dileburnya (Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) di dalam kementerian, menurut kami, ini satu hal yang mundur banget,” ujar sutradara film Perempuan Tanah Jahanam itu.

Joko Anwar mengatakan, keberadaan Bekraf telah membuat film dihapus dari daftar industri negatif, pihak asing dapat melakukan investasi. Misalnya, dalam penambahan layar bioskop hingga transfer teknologi dari negara maju.

Selain itu, keberadaan kegiatan Akatara yang telah berkembang menjadi Pasar Film dan Forum Bisnis di Indonesia menjadi ajang mempertemukan investor dengan sineas. Akatara bisa menjadi sumber pendanaan yang mumpuni untuk pelaku industri kreatif.

Ia khawatif jika Bekraf dilebur dengan kementerian, maka industri ekonomi kreatif tidak mendapat penanganan khusus dan serius lagi. Dia menganggap jika masuk ke kementerian, artinya birokrasi untuk ekonomi kreatif akan semakin bertambah.

“Kalau tadinya bisa melakukan sendiri sebagai badan non-kementerian, sekarang mereka harus berkoordiasi dengan kementerian. Lebih panjang (birokrasinya), tak efektif,” kata Jokan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika