REPUBLIKA.CO.ID, Kupang (ANTARA) -- Pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) secepatnya menyerahkan pengelolaan Taman Nasional Komodo ke pemerintah provinsi. Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi NTT Marius A. Jelamu mengatakan Gubernur NTT menginginkan pengelolaan diserahkan ke provinsi agar rentang kendali taman nasional itu lebih dekat.
Penyerahan wewenang mengelola Taman Nasional Komodo sepenuhnya kepada pemerintah provinsi (pemprov) akan memungkinkan pemprov meningkatkan pengawasan. Pengawasan tersebut untuk memastikan kejadian-kejadian yang bisa mengganggu taman nasional tidak berulang.
Jelamu mengatakan kejadian-kejadian seperti terbakarnya bukit Gili Lawa, pencurian makanan komodo, syuting video klip di area taman nasional, dan pencurian komodo menunjukkan selama ini kementerian tidak maksimal dalam melakukan pengawasan di Taman Nasional Komodo. "Kejadian-kejadian itu memperlihatkan kepada dunia kita (Indonesia) sangat tidak mampu mengontrol, mengelola, dan mengawasi taman nasional yang sudah diakui oleh dunia dan ini sangat memprihatinkan," tuturnya.
Mengenai pengungkapan kasus perdagangan komodo, Pemprov NTT mendesak Polda NTT dan Polres Manggarai Barat segera bekerja untuk mengungkap dalangnya. Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap penjualan 41 komodo ke luar negeri dengan harga Rp 500 juta per komodo.
Aksi ini dilakukan oleh jaringan penjahat yang sudah tujuh kali melakukan aksi semacam itu sejak 2016 sampai 2019. Menurut polisi, tersangka pelaku melakukan aksinya dengan mengambil anak-anak komodo setelah membunuh induknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika