REPUBLIKA.CO.ID, MANILA  – Filipina menggelar Philippines Halal Summit II,   di Hotel Shangri-la Hotel, Makati, Manila, Filipina, 26-27 Februari 2018. Acara yang diadakan bersamaan dengan 3rd International Islamic Finance Conference itu dihadiri Ketua Tim Percepatan Pengembangan Pariwisata Halal Kemenpar, Riyanto Sofyan.

“Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 orang dari 7 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Afrika Selatan, Singapura, dan tuan rumah Filipina,” kata Riyanto Sofyan dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Kamis (1/3).

Ia menambahkan, Philippines Halal Summit II  diadakan atas prakarsa National Commission on Muslim Filipinos (NCMF) suatu lembaga negara yang dibawahi langsung oleh Presiden Filipina, bersama-sama dengan Departemen Luar Negeri Filipina.

Riyanto menyebutkan, acara ini bertujuan untuk menjalin kerja sama internasional dalam pengembangan industri halal, setelah Pemerintah Filipina mengeluarkan Peraturan Pemerintah membentuk Dewan Halal (Halal Board) yang melibatkan lintas sektoral dari Pemerintahan Filipina dan tokoh Muslim Filipina.

Dewan Halal tersebut  beranggotakan Department of Trade and Industry, National Comission on Muslim Filipinos, Department of Tourism, Department of Foreign Affairs, Bangko Sentral ng Pilipinas, Department of Agriculture, Department of Science and Technology, dan dua orang tokoh Muslim Filipina.

“Dewan Halal ini dipimpin oleh  Department Trade and Industry (DTI) atau Departemen Perdagangan dan Industri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden,” tuturnya.

Acara ini dibuka oleh Senator Juan Miguel F Zubiri, anggota Senat Filipina, yang ditugaskan Presiden Dutuerte, untuk menyelesaikan  Bangsamoro Basic Law, yaitu Rancangan Undang-undang (RUU) yang akan memberikan Otonomi Khusus dan Penuh bagi Bangsamoro di daerah Mindanao, Filipina Selatan, untuk mengatur pemerintahannya secara penuh yang juga akan mempunyai Parlemen tersendiri, berdasarkan syariat Islam.

“RUU ini akan segera diberlakukan dan sudah dalam tahap akhir, serta merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan perdamaian di daerah Mindanao, Filipina Selatan. Diharapkan setelah UU  ini diberlakukan, perekonomian dan kesejahteraan akan maju, dan khususnya industri halal akan berkembang,” papar Riyanto.

Populasi penduduk Muslim di Filipina sekitar 11 juta jiwa (sekitar 10 persen  dari seluruh populasi Filipina) yang tersebar diseluruh Filipina dengan konsentrasi terbesar didaerah Mindanao, Filipina Selatan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika