REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pembenahan dinilai perlu dilakukan di industri perfilman. Namun, pembenahan yang dilakukan harus sesuai aturan yang berlaku.

Menurut anggota Komisi X DPR, Venna Melinda, pembenahan yang perlu dilakukan menyangkut  pendistribusian, eksibitor, hingga pengarsipan. 

Karena itu, menurut Venna, wacana pembentukan integrated box office system (IBOS) masih memerlukan kajian mendalam. “Semua harus sesuai koridor hukum,” kata Venna melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Ahad (21/5). 

Venna mengingatkan, pembenahan industri perfilman di Indonesia harus berlandaskan undang-undang. “Saya sekali lagi mengingatkan, jangan terburu-buru mengambil keputusan,” tutur Venna. 

Lantaran UU Perfilman tak mengatur tentang laporan realtime, Venna khawatir pembentukan IBOS justru membuat tumpang-tindih antara Badan Ekonomi Kreatif dan Kemendikbud. 

Tanpa IBOS, Venna mencatat, gempuran film asing tak membuat film produksi Tanah Air ditinggalkan. Ia mencontohkan Warkop DKI Reborn yang ditonton lebih dari 6 juta orang. Belum lagi Laskar Pelangi serta Ada Apa dengan Cinta yang menjadi box office di Indonesia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika