REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Kementerian Pariwisata (Kemenpar) berupaya memastikan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terjun ke dalam industri pariwisata di Tanjung Lesung, Banten benar-benar berkualifikasi. Untuk itu kementerian yang dipimpin Arief Yahya itu akan melakukan sertifikasi pada usaha pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung itu.
Kini, Tim Tanjung Lesung pada Pokja 10 Destinasi Prioritas Kemenpar sedang menyiapkan program sosialisasi untuk sertifikasi usaha pariwisata. Nantinya, ada lima bidang usaha pariwisata di KEK Tanjung Lesung yang akan disertifikasi. Yakni akomodasi pariwisata, jasa penyedia makanan dan minuman, wisata tirta, jasa pramuwisata, serta agen perjalanan.
Person in Charge (PIC) Tanjung Lesung Pokja 10 Destinasi Prioritas Kemenpar, Ida Irawati, mengatakan program sosialisasi sertifikasi akan digelar pada 23-24 Mei mendatang. "Ini untuk mendukung layanan industri pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung dan Ujung Kulon,” ujar Ida melalui siaran pers, Rabu (17/5).
Menurut Ida, seiring perkembangan amenitas di Tanjung Lesung maka usaha pariwisatanya tidak hanya diarahkan untuk destinasi wisata alam. Sebab, Kemenpar juga mengarahkan destinasi wisata di Kabupaten Pandeglang itu untuk memperkuat diri dalam usaha Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions (MICE).
Untuk itu Kemenpar akan menggelar pelatihan bidang MICE. Pesertanya menurut Ida berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan para pelaku industri pariwisata setempat.
Lebih lanjut Ida mengatakan, pertumbuhan amenitas di KEK Tanjung Lesung memang menunjukkan kemajuan yang signifikan. Misalnya, pembangunan Kalicaa Villa fase dua sudah memasuki tahap konstruksi, ada pula pembangunan Kampoeng Sawah dan Ladda Beach Village.
Di Tanjung Lesung juga akan ada yacht club dan dive center. Untuk itu, pengelola KEK Tanjung Lesung sudah menggandeng Tim Percepatan Wisata Bahari Kemenpar dan Banten West Java Tourism Development. Tujuannya menurut Ida, untuk mengoptimalkan konektivitas laut sesuai dengan KSPN Tanjung Lesung- Ujung Kulon dan pulau-pulau kecil sekitarnya.
Sedangkan untuk aksesibilitas ke Tanjung Lesung, ini mulai terlihat dengan rencana pembangunan jalan tol Serang-Panimbang. Saat ini sudah ada pematokan di Kabupaten Serang sudah mencapai 80 persen, Kabupaten Lebak 51 persen dan Kabupaten Pandeglang lima persen.
Untuk rencana pembangunan bandar udara baru di Pandeglang, Ida menjelaskan Dinas Perhubungan Banten telah menggelar rapat terakhir pada 10 Mei lalu. Rapat itu juga dihadiri unsur pemerintah pusat seperti Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Bandara baru akan dibangung di Panimbang, namun belakangan diperlukan studi kelayakan sehingga lokasi bandara baru pun akan dipindah. “Alternatif lokasi baru di lahan Perhutani,” ujarnya.
Hanya saja, kata Ida, tentu hal itu akan memakan waktu. Terutama terkait studi kelayakan dan kompensasi bagi Perum Perhutani sesuai undang-undang yang mengatur penggantian tanah negara.
Untuk itu, Ida mengatakan, Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memiliki tawaran solusi yakni mengusulkan skema kerja sama sebagai alternatif solusi pembiayaan kepada Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika