REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Produksi Film Negara (PFN), Riefian Fajarsyah atau yang lebih dikenal dengan Ifan Seventeen, memberikan tanggapan atas ramainya kontroversi film Merah Putih: One for All. Ifan mengatakan film tersebut bukanlah produksi PFN dan tidak menggunakan dana pemerintah sedikit pun.
Dia merasa perlu menjelaskan duduk perkaranya karena ada pihak yang menyalahartikan perannya dan mengaitkan film tersebut dengan PFN. "Film Merah Putih: One for All itu film yang dimiliki dan diproduksi oleh teman-teman yang ada di PH swasta," kata dia dikutip dari akun Instagram Pusat Konten Negara pada Rabu (13/8/2025).
Ifan menyebut posisinya sebagai Direktur Utama PFN tidak memberikan wewenang untuk mengatur industri perfilman secara keseluruhan. "Kewenangan saya hanya sebatas sebagai direktur utama dari PH-nya Negara, yaitu PT Produksi Film Negara," kata dia.
Dia juga menjelaskan mengapa film tersebut bisa lolos tayang di bioskop, meskipun kualitasnya dinilai kurang. Ia menyebut proses kurasi film untuk tayang di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Namun, fungsi LSF terbatas pada penilaian berdasarkan kaidah dan ketentuan yang ada.
"Lembaga Sensor Film itu hanya menilai maupun mengkurasi berdasarkan dari kaedah dan ketentuan yang ada. Contoh, film itu tidak boleh ada isu sara, pornografi, kekerasan, dan lain-lain," ujarnya.