REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dinilai menghadapi krisis kesehatan masyarakat yang serius terkait angka perokok aktif. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan data yang mencengangkan yaitu ada sekitar 70 juta perokok aktif di Tanah Air.
Angka ini dianggap sangat mengkhawatirkan, apalagi jika melihat komposisi demografisnya. Yang lebih meresahkan adalah fakta bahwa 7,4 persen dari total perokok aktif tersebut adalah remaja yang berusia antara 10 hingga 18 tahun.
Direktur Penanggulangan Penyakit Tidak Menular Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyatakan, tanpa langkah serius, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memproyeksikan prevalensi merokok akan meningkat menjadi 37,5 persen pada 2025, yang dapat memperburuk beban kesehatan dan ekonomi nasional. “Meskipun prevalensi merokok secara persentase menurun, jumlaxh absolut perokok justru meningkat, terutama pada kelompok usia di atas 15 tahun dan perokok pemula. Pengguna rokok elektronik juga meningkat 10 kali lipat pada 2023," katanya di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Paparan terhadap produk tembakau pada anak juga kian memprihatinkan, dipicu oleh strategi industri seperti iklan, sponsor, rasa menarik, dan harga murah. "Selain menimbulkan dampak kesehatan, rokok juga menjadi beban ekonomi serius, yakni biaya pengobatan akibat rokok yang dapat mencapai tiga kali lipat dari pendapatan negara dari cukai tembakau," ujar dia.
Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah terus berupaya melindungi anak dan remaja dari bahaya rokok melalui berbagai inisiatif, mulai dari penerapan kawasan tanpa rokok hingga penyediaan layanan konseling berhenti merokok. Selain itu, Gerakan Berhenti Merokok juga diluncurkan hari ini, berkolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dan pihak swasta (Kenvue) untuk memperkuat pelindungan terhadap generasi muda.
"Gerakan Berhenti Merokok yang didukung komunitas, masyarakat, dan sektor swasta akan memperkuat pelindungan terhadap generasi muda kita," kata Nadia.
Gerakan ini bertujuan mendorong perokok untuk berhenti merokok melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah, seperti penggunaan terapi pengganti nikotin (nicotine replacement therapy/NRT). Sebagai bagian dari strategi nasional, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 dan Undang-undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 yang memperkuat layanan berhenti merokok, termasuk perluasan akses NRT di fasilitas kesehatan seperti puskesmas.
Targetnya, seluruh puskesmas akan memiliki layanan upaya berhenti merokok (UBM) pada 2029, terintegrasi dengan platform data SATUSEHAT.
Penasehat Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Agus Dwi Susanto mengemukakan bahwa merokok merupakan penyebab utama kanker paru dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) di Indonesia. Rokok telah menyebabkan 268.614 kematian setiap tahun (12,3 persen dari total kematian), dan kerugian ekonomi mencapai Rp288 triliun.
"Rokok elektrik (vape) bukan solusi dan tidak lebih aman karena vape mengandung zat berbahaya seperti acetaldehyde, acrolein, formaldehyde, diasetil (penyebab popcorn lung atau penyumbatan saluran terkecil di paru-paru), logam berat, dan karsinogen yang memicu penyakit paru yaitu kanker paru, PPOK, asma, dan acute lung injury," ujar Agus.
Menurutnya, melalui produk-produk NRT seperti permen karet nikotin, patch, tablet hisap, atau semprotan mulut terbukti secara klinis membantu mengurangi gejala putus nikotin dan meningkatkan keberhasilan berhenti merokok. NRT juga diakui WHO serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan direkomendasikan penggunaannya di bawah pengawasan tenaga medis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika