REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan subsidi atau potongan harga layanan di Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dinilai sebagai langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan hewan. Menurut pakar IPB, kebijakan ini dapat mendorong pemilik hewan khususnya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah, untuk lebih rutin memeriksakan hewan peliharaannya.
Dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Prof Deni Noviana mengatakan kemudahan akses terhadap layanan kesehatan hewan yang lebih terjangkau berpotensi meningkatkan kualitas hidup hewan secara signifikan. Deteksi dan penanganan dini terhadap penyakit hewan dapat dilakukan lebih cepat sehingga risiko komplikasi bisa diminimalkan.
"Pada prinsipnya, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Jika layanan kesehatan hewan bisa diakses dengan mudah dan murah, tentu pemilik hewan akan lebih terdorong untuk melakukan pemeriksaan rutin," ujar Prof Deni saat dihubungi Republika.co.id, Senin (9/6/2025).
Menurut dia, kebijakan ini juga berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat secara umum, sejalan dengan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis menjadi salah satu manfaat strategis dari peningkatan layanan kesehatan hewan.
Agar kebijakan tersebut benar-benar tepat sasaran, Prof Deni menyarankan agar pemerintah melakukan segmentasi penerima subsidi. "Sebaiknya diprioritaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, peternak kecil, dan pemilik hewan adopsi yang memiliki keterbatasan finansial," ujar Prof Deni yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan IPB University.
la juga menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan meski ada potongan harga. Kompetensi tenaga medis veteriner dan standar pelayanan harus tetap dijaga.
Selain itu, Prof Deni mendorong adanya sosialisasi yang masif dan edukatif kepada masyarakat agar kesadaran terhadap pentingnya layanan kesehatan hewan semakin meningkat, tidak hanya saat hewan sakit, tetapi juga untuk vaksinasi, sterilisasi, hingga pemeriksaan berkala.
la juga menilai bahwa pemerintah perlu menyiapkan sistem pencatatan dan pelaporan digital untuk memastikan efektivitas program dan memudahkan evaluasi kebijakan pada masa mendatang. "Jika dijalankan dengan perencanaan yang matang dan dievaluasi secara berkala, kebijakan ini bisa menjadi model yang baik bagi daerah lain," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika