Bila sunat perempuan terpaksa dilakukan, Prof Asrorun mengatakan prosedur ini harus dijalani dengan syarat yang ketat. Syarat tersebut adalah tidak boleh menimbulkan //dharar// atau dampak buruk serta tidak memotong atau melukai klitoris.

"Hanya menghilangkan sedikit saja selaput yang menutup klitoris," terang Prof Asrorun. 

Dari segi kebijakan, Sosiolog Nia Elvia menilai kebijakan terkait pembatasan kelahiran di Indonesia sudah seimbang antara perempuan dan laki-laki. Alasannya, varian KB untuk laki-laki sudah semakin banyak.

Di sisi lain, Nia melihat bahwa penggunaan kontrasepsi hingga praktik pengendalian syahwat pada dasarnya berkaitan dengan upaya pembatasan kelahiran. Menurut Nia, kebijakan mengenai hal ini perlu dikaji karena berkaitan erat dengan pengendalian jumlah penduduk.

"Tren saat ini, kebijakan yang dikeluarkan negara-negara maju adalah bagaimana strategi meningkatkan jumlah penduduk, bukan malah membatasi," lanjut Nia kepada Republika.co.id, Rabu (20/12/23).

Oleh karena itu, Nia menilai pemerintah perlu mengkaji apakah kebijakan pembatasan kelahiran masih relevan di tengah kecenderungan negara maju meningkatkan jumlah penduduk mereka. Ditambah lagi, saat ini terpaan ideologi LGBT semakin tinggi yang berpotensi menghilangkan angka kelahiran.

"Isu terbaru, Vatikan akan mengizinkan pernikahan sesama jenis. Jika ini terjadi, maka dampaknya akan amat luas terhadap dinamika masyarakat dunia, termasuk di dalamnya negara kita, Indonesia," ujar Nia. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika