Rabu 20 Dec 2023 20:50 WIB

RUU Perkoperasian Perlu Atur Sanksi Pidana

Masih ada koperasi simpan pinjam yang melayani non-anggota.

Rep: republika.id/ Red: republika.id

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
ShareTwitter

spaceplay / pause

qunload | stop

ffullscreen

shift + slower / faster

volume

mmute

seek

 . seek to previous

126 seek to 10%, 20% … 60%

.

JAKARTA — Sanksi pidana dinilai perlu diatur dalam RUU Perkoperasian. Aturan mengenai pidana penting diterapkan agar ada sanksi hukum tegas bagi koperasi yang melanggar dan merugikan masyarakat. Akademisi Universitas Brawijaya (Unibraw) Herman Suryokumoro mengatakan, koperasi merupakan bentuk badan hukum usaha yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Sebagian besar...

Advertisement

Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement