REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kelautan sekaligus Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, pengembangan wisata bahari di berbagai daerah harus dapat betuk-betul bersinergi dengan berbagai unsur masyarakat pesisir di daerah tersebut. "Banyak cara untuk meningkatkan investasi di wilayah pesisir pulau-pulau kecil, yakni dengan jalan kolaborasi antara masyarakat-pemda dan BUMD. Tren belakangan ini adalah pengembangan kawasan wisata bahari," kata Abdul Halim di Jakarta, Sabtu (18/12).
Menurut dia, kolaborasi dengan kalangan masyarakat pesisir dalam wisata bahari dapat menjadi andalan untuk meningkatkan investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ia menginginkan jangan terlalu memiliki ketergantungan dengan mengundang pihak investasi luar yang berpotensi bisa menggusur masyarakat setempat di kawasan pesisir.
"Investasi asing bisa terlibat, namun kendali di bawah masyarakat-pemda dan BUMD, bisa berbentuk koperasi wisata bahari yang dikelola oleh masyarakat dan disupervisi oleh pemda melalui BUMD," katanya.
Dengan mengandalkan kepada warga pesisir setempat dan bukan dari luar daerah, ujar dia, maka hal tersebut dinilai akan berjalan dengan lebih baik, meskipun tidak menutup adanya peluang kolaborasi antar-daerah dengan mekanisme yang adil dan transparan.
"Pendek kata, tidak ada yang ditinggal atau no one left behind. Juga tidak mengkooptasi, apalagi mendominasi dan mengeksklusi satu sama lain," katanya.
Hal tersebut, lanjutnya, juga selaras dengan konsep yang ditelurkan oleh Bung Karno yaitu melakukan gotong-royong untuk kemakmuran bersama.
Sebelumnya Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir Bungus KKP, Nia Naelul Hasanah Ridwan, menerangkan, pariwisata bahari merupakan segmen pariwisata terbesar, terutama untuk negara dengan pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengandalkan ekosistem laut yang sehat.
Untuk itu, ujar dia, pengembangan pariwisata harus menjadi bagian dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu untuk membantu melestarikan ekosistem yang rapuh dan berfungsi sebagai wahana untuk mempromosikan ekonomi biru.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, optimistis wisata bahari dapat menjadi pilihan utama masyarakat, pasalnya KKP memiliki pesisir dan ruang laut dari Sabang hingga Merauke yang bisa dimanfaatkan sebagai destinasi wisata bahari.
Ikuti Whatsapp Channel Republika